TY  - THES
ID  - digilib7754
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7754/
A1  - M. WILDAN HUMAIDI, NIM. 09380020
Y1  - 2013/03/25/
N2  - Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang
mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak
menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat
dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh
masyarakat. Untuk memberikan perbaikan pengelolaan zakat yang baik,
pemerintah mengamandemen Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun
pada implementasinya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menimbulkan
problematika di masyarakat karena terdapat ketentuan pembentukan Lembaga
Amil Zakat (LAZ) yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun
2011. Ketentuan pembentukan LAZ tersebut dapat menyulitkan LAZ-LAZ
yang telah berdiri sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011 untuk
menyesuaikan ketentuan tersebut dan dapat menghambat legalitas LAZ-LAZ
yang ada selama ini di masyarakat. Melihat permasalahan ini, penyusun
tertarik untuk mengetahui bagaimana respon lembaga pengelola zakat yang
berada di Kota Yogyakarta terhadap ketentuan pembentukan Lembaga Amil
Zakat yang ada pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011.
Penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara
dalam menggali informasi mengenai respon Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Wawancara dilaksanakan terhadap enam Lembaga Amil Zakat di Kota
Yogyakarta yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Kelompok amil
zakat profesional yang terdiri dari Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa,
kelompok amil zakat semi profesional yang terdiri dari BAZNAS Kota
Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah, dan kelompok amil zakat voulenter
yang terdiri dari LAZ Masjid Syuhada dan LAZ Masjid Jogokariyan.
Rumah Zakat menolak UU tersebut karena akan mengakibatkan LAZLAZ
yang ada sebelum UU ini lahir akan terancam dibubarkan. Dompet
Dhuafa dan LAZISMU menerima sebagian dan menolak sebagian UU ini
karena pada dasarnya memiliki fungsi positif untuk menguatkan kelembagaan
dan menertibkan LAZ, meskipun ketentuan tersebut menyusahkan LAZ.
BAZNAS Kota Yogyakarta karena sebagai lembaga pemerintah maka
menerima dan mengikuti terhadap perubahan UU yang ada. Sedangkan pada
LAZ Masjid Syuhada dan Masjid Jogokariyan lebih cenderung menerima,
karena mereka tidak mempunyai kekuatan serta keterbatasan kualitas sumber
daya manusia untuk menolak UU ini. Perbedaan respon tersebut dikarenakan
UU ini belum tersosialisasi secara baik di masyarakat. maka, diperlukan
peninjauan ulang dan sosialisasi terhadap UU tersebut.

PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
M1  - skripsi
TI  - PENGELOLAAN ZAKAT
DALAM PASAL 18 AYAT (2) UU NO. 23 TAHUN 2011
(Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta)

AV  - restricted
ER  -