{
      "department": "Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga",
      "subjects": [
        "900."
      ],
      "eprintid": 77548,
      "date": 2026,
      "userid": 12253,
      "documents": [
          {
            "language": "id",
            "placement": 1,
            "eprintid": 77548,
            "files": [
                {
                  "hash_type": "MD5",
                  "mtime": "2026-07-13 03:43:32",
                  "datasetid": "document",
                  "fileid": 1849729,
                  "objectid": 1067193,
                  "uri": "http:\/\/digilib.uin-suka.ac.id\/id\/file\/1849729",
                  "mime_type": "application\/pdf",
                  "hash": "5a9030e68e044449ef46b9e710c0fb71",
                  "filesize": 333059,
                  "filename": "MENGGUGAT BATAS MARJINAL DINAMIKA ETNIK DOU DONGGO DALAM PUSARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH D.pdf"
                }
            ],
            "rev_number": 3,
            "uri": "http:\/\/digilib.uin-suka.ac.id\/id\/document\/1067193",
            "main": "MENGGUGAT BATAS MARJINAL DINAMIKA ETNIK DOU DONGGO DALAM PUSARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH D.pdf",
            "mime_type": "application\/pdf",
            "docid": 1067193,
            "format": "text",
            "security": "public",
            "pos": 1,
            "formatdesc": "MENGGUGAT BATAS MARJINAL DINAMIKA ETNIK DOU DONGGO DALAM PUSARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DARI ORDE BARU HINGGA ERA OTONOMI"
          },
          {
            "language": "id",
            "placement": 2,
            "eprintid": 77548,
            "files": [
                {
                  "hash_type": "MD5",
                  "mtime": "2026-07-13 03:43:39",
                  "datasetid": "document",
                  "fileid": 1849732,
                  "objectid": 1067194,
                  "uri": "http:\/\/digilib.uin-suka.ac.id\/id\/file\/1849732",
                  "mime_type": "application\/pdf",
                  "hash": "eb49aaa10072f5726661585f58b9cbf0",
                  "filesize": 18737,
                  "filename": "surat-surat-pernyataan1783914147.pdf"
                }
            ],
            "rev_number": 3,
            "uri": "http:\/\/digilib.uin-suka.ac.id\/id\/document\/1067194",
            "main": "surat-surat-pernyataan1783914147.pdf",
            "mime_type": "application\/pdf",
            "docid": 1067194,
            "format": "text",
            "security": "public",
            "pos": 2,
            "formatdesc": "Surat Pernyataan"
          }
      ],
      "rev_number": 10,
      "creators": [
        {
          "name": {
            "lineage": null,
            "given": "-",
            "honourific": null,
            "family": "Herawati"
          }
        }
      ],
      "dir": "disk0\/00\/07\/75\/48",
      "keywords": "Dou Donggo, Kabupaten Bima, Bias Perkotaan (Urban Bias), Peristiwa Donggo 1972, Otonomi Daerah, Good Governance, Ketimpangan Struktural, Pembangunan Inklusif.",
      "monograph_type": "project_report",
      "lastmod": "2026-07-13 03:46:17",
      "ispublished": "unpub",
      "publisher": "Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga",
      "metadata_visibility": "show",
      "eprint_status": "archive",
      "status_changed": "2026-07-13 03:46:17",
      "datestamp": "2026-07-13 03:46:17",
      "uri": "http:\/\/digilib.uin-suka.ac.id\/id\/eprint\/77548",
      "full_text_status": "public",
      "divisions": [
        "mk"
      ],
      "abstract": "Masyarakat Donggo (Dou Donggo) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, memiliki posisi sosio-historis yang unik dalam dinamika pembangunan di Indonesia. Wilayah dataran tinggi ini sering kali terpinggirkan akibat kebijakan pembangunan yang bias perkotaan (urban bias) dan sentralistik, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Penulisan ini bertujuan menganalisis korelasi antara kebijakan pemerintah—baik yang bersifat represif-diskriminatif di masa lalu maupun yang bercorak desentralistik di era kontemporer—terhadap respons sosial-politik serta kondisi infrastruktur di Donggo. Melalui metode pendekatan historis-analitis, tulisan ini membedah Peristiwa Donggo 1972 sebagai kulminasi perlawanan terhadap ketimpangan struktural, hingga mengevaluasi penerapan kebijakan good governance dalam pembangunan wilayah dataran tinggi saat ini. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada pentingnya pembangunan inklusif berbasis karakteristik geografis dan kebudayaan lokal guna menghapus segregasi wilayah.",
      "type": "monograph",
      "title": "MENGGUGAT BATAS MARJINAL DINAMIKA ETNIK DOU DONGGO DALAM PUSARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DARI ORDE BARU HINGGA ERA OTONOMI",
      "institution": "UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta",
      "place_of_pub": "Yogyakarta"
    }