The repository administrator has not yet configured an RDF license.
MENGGUGAT BATAS MARJINAL DINAMIKA ETNIK DOU DONGGO DALAM PUSARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DARI ORDE BARU HINGGA ERA OTONOMI
Masyarakat Donggo (Dou Donggo) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, memiliki posisi sosio-historis yang unik dalam dinamika pembangunan di Indonesia. Wilayah dataran tinggi ini sering kali terpinggirkan akibat kebijakan pembangunan yang bias perkotaan (urban bias) dan sentralistik, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Penulisan ini bertujuan menganalisis korelasi antara kebijakan pemerintah—baik yang bersifat represif-diskriminatif di masa lalu maupun yang bercorak desentralistik di era kontemporer—terhadap respons sosial-politik serta kondisi infrastruktur di Donggo. Melalui metode pendekatan historis-analitis, tulisan ini membedah Peristiwa Donggo 1972 sebagai kulminasi perlawanan terhadap ketimpangan struktural, hingga mengevaluasi penerapan kebijakan good governance dalam pembangunan wilayah dataran tinggi saat ini. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada pentingnya pembangunan inklusif berbasis karakteristik geografis dan kebudayaan lokal guna menghapus segregasi wilayah.
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
MENGGUGAT BATAS MARJINAL DINAMIKA ETNIK DOU DONGGO DALAM PUSARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DARI ORDE BARU HINGGA ERA OTONOMI (Text)
MENGGUGAT BATAS MARJINAL DINAMIKA ETNIK DOU DONGGO DALAM PUSARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH D.pdf
MENGGUGAT BATAS MARJINAL DINAMIKA ETNIK DOU DONGGO DALAM PUSARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DARI ORDE BARU HINGGA ERA OTONOMI (Other)
HTML Summary of #77548 MENGGUGAT BATAS MARJINAL DINAMIKA ETNIK DOU DONGGO DALAM PUSARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DARI ORDE BARU HINGGA ERA OTONOMI