Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaMASA TUNGGU SUAMI PASCAPERCERAIAN DAN PASCAKEMATIAN ISTRI PANDANGAN PENGHULU ATAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM DAN PASAL 170 AYAT (2) KHI-Hana Zaida Salwaauthor-Fatma Amiliaauthor-Ermi Suhasti SyafeiauthorSurat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memunculkan diskursus di masyarakat karena dianggap menghadirkan konsep syibhul ‘iddah atau semacam masa idah bagi laki-laki pascaperceraian— suatu ketentuan yang berbeda dari konsep idah dalam fikih Islam yang secara khusus diwajibkan bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pandangan para penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Yogyakarta terhadap kedua ketentuan tersebut beserta alasan yang melatarbelakanginya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode wawancara terpusat (focused interview) terhadap 5 penghulu KUA di Kota Yogyakarta sebagai sumber data primer, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait, serta dianalisis menggunakan teori kesetaraan gender dan sadd aż-żarī’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan penghulu terhadap ketentuan syibhul ‘iddah dalam Surat Edaran bersifat beragam: sebagian mendukung karena dinilai mencegah poligami terselubung, memberi ruang refleksi pascaperceraian, dan menegaskan kesetaraan gender, sementara sebagian lain menolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum kuat dan potensi poligami terselubung dinilai masih spekulatif. Pandangan serupa juga muncul terhadap Pasal 170 ayat (2) KHI, di mana penghulu pada dasarnya mengakui perlunya masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istri, namun terjadi perbedaan pandangan mengenai penyeragaman masa berkabung akibat frasa “kepatutan” yang multitafsir. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, antara lain perkembangan hukum, kesejahteraan psikologis perempuan, kebutuhan biologis dan sosial manusia akan pasangan hidup, tanggung jawab terhadap anak, serta pemahaman terhadap poligami sebagai hak yang diakui dalam agama.305.3 Gender2026Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga YogyakartaMonograph

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.