…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH
type: Thesis
type: Article
abstract: This research is titled "The President's Authority in Granting Abolition for Corruption Crimes from the Perspective of Constitutional Law and Siyasah dusturiyyah ". The background of this research stems from the phenomenon of abolition granted by President Prabowo Subianto through Presidential Decree No. 18 of 2025 to Thomas Trikasih Lembong, a convict in the sugar import corruption case. This grant of abolition sparked public debate, as corruption is regarded as an extraordinary crime, whereas historically, abolition in Indonesia has generally been applied to resolve political conflicts or on humanitarian grounds.. The formulations of the problems in this study are: 1) How is the Authority of the president in granting abolition for corruption crimes? 2) How is the granting of abolition for corruption crimes viewed from the perspective of Siyasah dusturiyyah?. The objectives are to determine the ideal concept of presidential constitutionality and the review of Islamic law regarding this practice in order to achieve legal certainty and public welfare. The research method used is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The sources of legal materials consist of primary materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Presidential Decrees, as well as secondary materials in the form of legal literature and relevant scientific journals. The results of the study indicate that although constitutionally Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution grants the President the authority to provide abolition with consideration from the House of Representatives (DPR), the absence of specific regulations has resulted in the lack of clear parameters, thereby potentially disrupting the independence of judicial power (rule of law). On the other hand, the granting of abolition may be viewed as an expression of justice exercised by the Head of State/President in response to perceived injustice within t…
date: 2026-06-19
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
has version: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
has published: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
has document: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
subject: 342 Hukum Tata Negara

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
type: Document
has file: 22103070089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 22103070089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 22103070089 Tri Mulyaningsih
type: Person
given name: NIM.: 22103070089
family name: Tri Mulyaningsih

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
type: Document
is version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
is volatile version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
islightbox thumbnail version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
type: Document
is version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
is volatile version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
ispreview thumbnail version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
type: Document
is version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
is volatile version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
ismedium thumbnail version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
type: Document
is version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
is volatile version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
issmall thumbnail version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
type: Document
is version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
is volatile version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
islightbox thumbnail version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
type: Document
is version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
is volatile version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
ispreview thumbnail version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
type: Document
is version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
is volatile version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
ismedium thumbnail version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Other)
type: Document
is version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
is volatile version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
issmall thumbnail version of: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #77711 KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH
format: text/html
primary topic: KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH

342 Hukum Tata Negara
type: Concept