…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
type: Thesis
type: Article
abstract: Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XVII/2019 reinstated the five-year waiting period requirement for former corruption convicts seeking to run as regional head candidates, after it had previously been abolished through Decision Number 42/PUU-XIII/2015. This shift merits examination, given empirical evidence showing continued recidivism among elected regional heads even after the requirement was removed. This study aims to analyze the existence of the Constitutional Court’s legal reasoning (ratio decidendi) in establishing the five-year waiting period, and to examine the decision from the perspective of siyasah qadha’iyyah. This research is a normative juridical study employing a case approach and a conceptual approach. It is descriptive-analytical in nature, with data collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed descriptively. The findings reveal two main conclusions. First, the Constitutional Court’s ratio decidendi in Decision Number 56/PUU-XVII/2019 is firmly established and rests on three mutually reinforcing pillars: the conception of regional head office as a public trust requiring moral fitness, the restoration of legal reasoning following the empirical failure of the alternative requirement under Decision Number 42/PUU-XIII/2015, and the final and erga omnes binding force of the decision, which directly reshaped the regulatory landscape for regional head nominations. Second, viewed through the lens of siyasah qadha’iyyah, the Court’s legal reasoning aligns with the principle of al-amanah in public leadership, the realization of maqashid al-shari’ah through hifz al-ummah and hifz al-mal, and the qadha’iyyah function of preventing structural injustice. The five-year restriction on the right to be elected for former corruption convicts is therefore a proportional, legitimate, and necessary legal policy for strengthening substantive democracy in Indonesia.
date: 2026-06-29
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
has version: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
has published: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
has document: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
subject: 342 Hukum Tata Negara

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
type: Document
has file: 22103070087_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
has part: 22103070087_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
type: Document

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
type: Organization

NIM.: 22103070087 Haidarullah Irsyad
type: Person
given name: NIM.: 22103070087
family name: Haidarullah Irsyad

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
type: Document
is version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
is volatile version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
islightbox thumbnail version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
type: Document
is version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
is volatile version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
ispreview thumbnail version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
type: Document
is version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
is volatile version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
ismedium thumbnail version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
type: Document
is version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
is volatile version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
issmall thumbnail version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
type: Document
is version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
is volatile version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
islightbox thumbnail version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
has file: lightbox.jpg
has part: lightbox.jpg

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
type: Document
is version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
is volatile version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
ispreview thumbnail version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
has file: preview.jpg
has part: preview.jpg

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
type: Document
is version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
is volatile version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
ismedium thumbnail version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
has file: medium.jpg
has part: medium.jpg

EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Other)
type: Document
is version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
is volatile version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
issmall thumbnail version of: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Text)
has file: small.jpg
has part: small.jpg

HTML Summary of #77723 EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
format: text/html
primary topic: EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

342 Hukum Tata Negara
type: Concept