LEGITIMASI DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC VOTING (E-VOTING) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIQH SIYASAH (STUDI DI CATURTUNGGAL DAN WARINGINSARI TIMUR)NIM.: 24203011018Halimah, S.H.authorPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan aparat desa, panitia pemilihan, serta masyarakat di Caturtunggal dan Waringinsari Timur. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, serta dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yaitu musyawarah (syūrā), keadilan, kebebasan, persamaan, dan amanah atau tanggungjawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-voting dalam pemilihan kepala desa telah memiliki legitimasi hukum yang cukup kuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan bupati dan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaannya. Akan tetapi, pengaturan e-voting di Indonesia belum bersifat komprehensif dan belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara rinci mengenai standar dan mekanisme penyelenggaraannya. Penerapan e-voting di Caturtunggal dan Waringinsari Timur secara umum telah berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas Richard M. Steers, yaitu tercapainya tujuan pemilihan yang lebih cepat, transparan, dan kondusif, terbangunnya koordinasi yang baik antar penyelenggara, serta kemampuan masyarakat beradaptasi dengan teknologi, meskipun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan literasi teknologi pada sebagian masyarakat di Caturtunggal dan kendala teknis pada sistem di Waringinsari Timur. Dalam perspektif fiqh siyasah, penerapan e-voting pada kedua desa tersebut telah mencerminkan prinsip musyawarah (syūrā), keadilan, kebebasan, persamaan, dan amanah atau tanggungjawab sehingga dapat dipandang sebagai mekanisme pemilihan kepala desa yang sah dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kata kunci: Legitimasi E-voting, Efektivitas, Pemilihan297.4 Hukum Islam2026-06-15UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis