@phdthesis{digilib78233,
           title = {ANALISIS PEMBUKTIAN KEKELIRUAN LETAK OBJEK
TANAH DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN
PN MOJOKERTO NO. 32/PDT.G/2023/PN MJK)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 22103040023 Naufal Fadlullah Arrafi? Dzakwan},
            year = {2026},
            note = {Surur Roiqoh, M.H.,},
        keywords = {kekeliruan letak objek tanah, beban pembuktian, vrije
bewijswaardering, sertifikat hak milik, perlindungan hukum},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/78233/},
        abstract = {Penelitian ini dilatarbelakangi kegelisahan atas jarak antara ideal
sistem pendaftaran tanah yang menjanjikan kepastian dan
perlindungan hukum dengan praktik yang masih memunculkan
sengketa akibat kekeliruan letak objek tanah. Dalam perkara
perdata, kekeliruan ini menimbulkan persoalan ketika sertifikat
hak milik sebagai alat bukti kuat berhadapan dengan Letter C dan
bukti penguasaan fisik historis, sehingga penting dikaji apakah
sistem pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus
sengketa salah letak objek tanah telah mewujudkan perlindungan
hukum dan keadilan yang tidak hanya formil, tetapi juga materiil.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat
deskriptif-analitis dengan pendekatan kasus terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk.
Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan dan hukum acara
perdata, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur
dan penelitian terdahulu, yang dianalisis menggunakan teori beban
pembuktian, teori pembuktian bebas (vrije bewijswaardering), dan
teori perlindungan hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pembuktian
kekeliruan letak objek tanah dibebankan kepada penggugat yang
mendalilkan salah letak, namun penggugat tidak berhasil
membuktikan identitas yuridis objek sengketa secara meyakinkan
sehingga sertifikat hak milik tetap memiliki kekuatan pembuktian
sebagai akta otentik. Hakim menerapkan prinsip pembuktian bebas
dengan menilai secara keseluruhan sertifikat, data pertanahan,
Letter C, keterangan saksi, dan fakta lapangan, lalu menolak
gugatan serta mempertahankan kedudukan hukum pemegang
sertifikat, sehingga menegaskan fungsi sertifikat sebagai alat bukti
kuat dalam sistem publikasi negatif bertendensi positif ketika
klaim kekeliruan letak objek tidak terbukti secara memadai.
Kata kunci: kekeliruan letak objek tanah, beban pembuktian, vrije
bewijswaardering, sertifikat hak milik, perlindungan hukum}
}