relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/78251/
title: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
creator: Hozeyyimah, NIM.: 22103070125
subject: 342 Hukum Tata Negara
description: Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, saat ini memerlukan penegakan hukum yang kuat sebagai instrumen kontrol sosial dan fiskal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengingat dampak nyata dari maraknya rokok ilegal adalah penurunan pendapatan negara yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Secara sosiologis dan geografis, keberadaan pabrik dan pengusaha rokok ilegal di wilayah pedesaan Pamekasan sangat sulit dijangkau karena tempat produksinya yang tersembunyi dan tidak sesuai dengan ketentuan regulasi. Urgensi penelitian ini didasarkan pada fakta lapangan bahwa angka peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tetap tinggi, bahkan tercatat Bea Cukai Madura sempat mengamankan hingga 13 juta batang rokok ilegal. Kondisi ini memicu pertanyaan krusial mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dan kepastian hukum, dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (khususnya Bea dan Cukai), serta menganalisis kesesuaian penegakan hukum tersebut dalam perspektif Siyāsah Qadā’iyyah. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Madura, aparat penegak hukum terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat setempat. Data yang telah terkumpul kemudian diuji validitasnya menggunakan teknik triangulasi data dan dianalisis secara deskriptif-analitis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan telah diupayakan secara preventif (sosialisasi dan operasi pasar) dan represif (penyitaan, penyidikan, dan penerapan asas ultimum remedium berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021). Namun, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih menghadapi kendala besar yang dianalisis melalui teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, seperti rendahnya kesadaran hukum, faktor tuntutan ekonomi, keterbatasan fasilitas pengawasan, serta budaya hukum masyarakat yang permisif karena tergiur harga rokok yang murah. Kesimpulannya, dalam perspektif Siyāsah Qadā’iyyah (khususnya fungsi hisbah), penegakan hukum terhadap rokok ilegal ini sah dan krusial demi menjaga kemaslahatan umum (maslahah), mencegah kezaliman (zulm), serta melindungi hak keuangan negara dari praktik pengambilan harta secara batil. Oleh karena itu, pemberantasan rokok ilegal di Pamekasan membutuhkan integrasi tindakan represif, pendekatan edukatif berkelanjutan, serta sinergi aktif dari seluruh elemen masyarakat.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Cukai, Siyāsah Qadā’iyyah
date: 2026-07-07
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/78251/1/22103070125_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/78251/2/22103070125_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Hozeyyimah, NIM.: 22103070125  (2026) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.