PARADOKS EKOTEOLOGI MUHAMMADIYAH DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMBANG ANALISIS KRITIS ATAS KONSISTENSI NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN PRAKTIK SOSIAL-EKONOMINIM.: 23200012055Abdul DzakkirauthorPenelitian ini mengkaji dinamika internal Persyarikatan Muhammadiyah dalam merespons kebijakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi ormas keagamaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima konsesi tambang memicu anomali dan dilema institusional, mengingat rekam jejak historis organisasi dalam memelopori ekoteologi Islam yang secara tegas menentang perusakan alam (fasad fi al-ardh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pisau analisis Ekoteologi Islam, Teori Gerakan Sosial, dan Teori Strukturasi. Secara metodologis, pengumpulan data dilakukan melalui integrasi studi dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur mendalam (in-depth semi-structured interview). Teknik purposive sampling diterapkan secara khusus pada Majelis Lingkungan Hidup (MLH) selaku organ pelaksana teknis dan perumus teologi lingkungan. Sementara itu, data elite PP Muhammadiyah dan eksponen akar rumput (Kader Hijau Muhammadiyah/KHM dan akademisi kultural) dihimpun melalui penelusuran dokumen resmi, fatwa, dan teks media massa berbasis prinsip data saturation. Analisis data dijalankan menggunakaan teknik analisis wacana kritis dan model kualitatif interaktif melalui kerangka analytical confrontation untuk menguji respons teknis MLH di antara legitimasi elite dan kritik akar rumput. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, penerimaan konsesi didorong oleh rasionalitas pragmatis-instrumental untuk mobilisasi sumber daya (penguatan Amal Usaha Muhammadiyah), di mana elite menjustifikasi keputusan tersebut melalui fatwa Tarjih yang berstatus mubah dan wacana dakwah ekstraktif. Kedua, keputusan struktural ini melahirkan ketegangan epistemologis (tension) dan resistensi masif dari akar rumput. Eksponen kultural dan kaum muda Muhammadiyah menggunakan argumen teologi ekologis otentik kelembagaan untuk melawan hegemoni wacana elite. Ketiga, strategi kompromi institusional Muhammadiyah yang mempromosikan narasi green mining (tambang ramah lingkungan) berpotensi menciptakan paradoks yang utopis. Keterlibatan dalam industri ekstraktif berisiko mengooptasi kemandirian Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society), yang dapat menggeser identitas kesejarahannya dari pembela kaum mustadhafin menjadi entitas yang terjerat dalam oligarki ekstraktivisme. Kesimpulannya, pragmatisme ekonomi-politik di tingkat elite tengah menguji konsistensi idealisme teologi lingkungan Muhammadiyah, membawa tantangan eksistensial bagi otonomi moral gerakan di masa depan.297.65 Organisasi Islam2026-08-12UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;PASCASARJANAThesis