Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaKEBIJAKSANAAN PROTEKSI PERDAGANGAN INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAMNIM.: 91321368Andi EswoyoauthorGlobalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan internasional yang diwujudkan melalui organisasi seperti WTO, APEC, dan kesepakatan AFTA menuntut penurunan hambatan tarif maupun non-tarif untuk mendorong persaingan bebas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang menerapkan politik dagang proteksi (seperti bea masuk, kuota impor, pelarangan impor, tata niaga, dan subsidi) untuk melindungi industri/sektor ekonomi dalam negeri. Di satu sisi, proteksi berlebih sering kali memicu inefisiensi, monopoli, oligopoli, serta ketidakadilan distribusi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai kesesuaian kebijakan proteksi perdagangan Indonesia serta instrumen-instrumen operasinya dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen, peraturan, serta literatur ekonomi Islam dan hukum positif yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:Bea Masuk/Tarif: Secara prinsip dapat dibenarkan dalam hukum Islam (sebagaimana analogi penetapan 'usr oleh Khalifah Umar bin Khattab) untuk melindungi dunia usaha nasional, namun persentasenya harus diturunkan secara bertahap dengan jadwal yang jelas agar tidak membebani konsumen dan industri hilir. Kuota dan Pelarangan Impor: Dibenarkan secara sementara untuk mengamankan produk nasional, tetapi harus diminimalisasi secara bertahap seiring dengan komitmen ratifikasi internasional, karena Islam mewajibkan untuk menepati janji/kesepakatan (uful bi al-'uqud). Tata Niaga (Pengaturan Pasar): Tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam apabila merusak mekanisme pasar bebas yang berlandaskan prinsip penawaran dan permintaan (supply and demand) serta prinsip 'an taradin (suka sama suka). Subsidi: Secara umum dibenarkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, namun tidak dibenarkan jika berupa pengistimewaan/fasilitas khusus yang melahirkan monopoli atau oligopoli bagi pihak tertentu.380 Perdagangan1997-07-29UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARI'AHThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.