Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaUNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI DASAR HUKUM NEGARA TINJAUAN ASPEK PLURALISME HUKUM (Studi Komparatif Antara Siyyisah As-Syar'iyyah dan Hukum Tata Negara)NIM.: 02361409Iqbal MuhamadauthorDalam konteks Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang ada ditengah masyarakat Indonesia yaitu hukum positif, hukum Islam dan Hukum Adat, yang dalam perkembangannya memunculkan berbagai macam teori mengenai pergumulan tentang bagaimana ketiga sistem hukum tersebut berinteraksi ditengah-tengah sosio masyarakat Indonesia. Adanya eksistensi berbagai sistem hukum tersebut merupakan bentuk perwujudan terdapatnya pluralisme hukum di Indonesia. Eksistensi dari berbagai hukum tersebut senyatanya sangat berkaitan erat dengan isi konstitusinya (UUD). Dengan arti lain, UUD sebagai dasar hukum Negara sudah barang tentu merupakan landasan materil yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak boleh ada yang menyalahinya. Dari latar belakang ini menjadi sangat menarik untuk dikaji bagaimana konfigurasi UUD sebagai dasar hukum Negara ditinjau melalui perspektif pluralisme hukum dengan perbandingan antara hukum Tata Negara Indonesia dan hukum Islam sebagai salah satu Agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan terfokus pada deskriptif komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis dan normatif dengan menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum yang berlaku di Indonesia sebagai upaya penegasan. Selanjutnya penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif melalui analisa deduksi dan komparasi. Dalam hal ini analisa UUD 1945 sebagai dasar hukum Negara tinjauan aspek pluralisme hukum. Sementara komparasi dimaksudkan untuk membandingkan kajian masalah tersebut antara perspektif hukum Tata Negara Indonesia dan hukum Islam. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa muatan dari pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 disadari ataupun tidak, senyatanya telah memperkokoh perlindungan dan pengayoman terhadap eksistensi pluralisme hukum di Indonesia. Hal ini terdapat juga dalam prinsip-prinsip yang ada dalam Islam, misalnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam Konstitusi Madinah (Şahifah al-Madinah). Jika dilihat dari sudut nilai dan etikanya konstitusi Madinah tersebut menjunjung tinggi masyarakat partisipatif dan egaliter, dengan ciri utamanya yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi baik muslim, Yahudi maupun Nasrani. Kemudian, terdapat persamaan diantara keduanya antara lain dalam hal melihat realitas masyarakat sama-sama berupaya memahami realitas pluralisme sebagai suatu kondisi nyata, serta menjadikan UUD sebagai salah satu instrumen social control dan social engineering. Adapun perbedaannya yaitu mengenai diskursus relasi antara Islam dengan demokrasi sebagai suatu model sistem politik. Spirit UUD sebagai suatu manifestasi konstitusi modern sangat anti sekali dengan diskriminasi macam apapun terhadap warga Negara termasuk diskriminasi atas nama Agama. Berbeda halnya dengan ajaran yang ada dalam Islam, HAM memiliki batasan yaitu sepanjang masih sesuai dengan apa yang terdapat dalam norma Agama. Lebih dari pada itu, secara teologis dikarenakan hukum Islam bersumber pada wahyu (sakral) oleh karenanya eksistensinya bersifat statis dan tidak bisa diganggu gugat, berbeda halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan buatan manusia (profan) yang tentunya akan selalu terikat oleh ruang dan waktu340.2 Hukum Perbandingan342 Hukum Tata Negara2009-04-24UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.