Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaKONSEP PEMERINTAHAN ISLAM STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN POLITIK AYATULLAH IMAM KHOMEINI DAN MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRINIM.: 04360013Aria Juliatman SyamsirauthorDiskursus tentang masalah konsep pemerintahan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang selalu menarik. Dikatakan menarik, karena setiap komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Persoalan sistem pemerintahan, apakah bersumber pada doktrin Islam atau berasal dari Barat, bukanlah persoalan yang patut diperdebatkan secara terus menerus, karena yang paling penting itu suatu pemerintahan seharusnya memberikan rasa aman, keadilan, kesejahteraan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merumuskan sebuah rumusan masalah yakni bagaimana pandangan Ayatullah Imam Khomeini dan Muhammad 'Abid al-Jabiri mengenai konsep pemerintahan Islam? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan murni. Semua karya-karya yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membaca pemikiran tokoh. Untuk menganalisis data penulis mempergunakan metode deskriptif-komparatif-analitis. Hasil yang diperoleh adalah, ada beberapa negara dalam sistem pemerintahan yang mencoba untuk mengikuti sistem pemerintahan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai acuan saat ini adalah sistem pemerintahan Iran dan pemerintahan Maroko. Dalam sistem pemerintahan ini Republik Islam Iran lebih dikenal dengan sistem pemerintahan Wilayatul Faqih, yang mana pencetus dan penggerak dari pemerintahan ini adalah Ayatullah Imam Khomeini. Khomeini mengatakan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum Tuhan. Tuhan merupakan satu-satunya pembuat undang-undang. Pemerintahan ini lebih condong bersifat theokrasi. Lain pula dengan 'Abid al-Jabiri, yang mana menurutnya konsep pemerintahan Islam adalah menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang dalam Islam disebut syura yang sifatnya hanya "konsultasi yang tidak mengikat" sama sekali berbeda dengan demokrasi. Anggapan yang mengatakan bahwa syura dan demokrasi adalah sama, disebabkan oleh imbas dari sikap ideologi populer Arab yang enggan menggunakan kata-kata asing dan bertopang sepenuhnya pada kata-kata Arab Islam yang "otentik". Kesimpulan yang diperoleh adalah, bahwa konsep pemerintahan Wilayatul Faqih berbeda dengan pemerintahan Demokrasi. Entah itu dilihat dari sejarahnya maupun penerapannya.297 Agama Islam297.272 Islam dan Ilmu Politik, Politik Islam, Fundamentalisme2009-04-17UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.