HALALISASI MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): RESPONS SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BANTUL DIYNIM.: 24200011053Mohamad Abdul HanifauthorPenelitian ini mengangkat pokok bahasan dinamika implementasi kebijakan wajib sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bantul, DIY. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola kebijakan jaminan halal kolaborasi BPJPH–BGN, menguji signifikansi tekanan institusional makro versus determinan keperilakuan mikro dalam kepatuhan SPPG, serta menelaah fenomena komodifikasi agama dan formulasi kebijakan publik Islam. Pertanyaan penelitian berfokus pada: bagaimana integrasi regulasi halal-higienitas dioperasionalkan, faktor apa yang mendominasi kepatuhan operasional pengelola, dan bagaimana praktik sertifikasi tersebut ditinjau dari perspektif komodifikasi agama serta maqāṣid al-syarī‘ah. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus pada tujuh SPPG dengan kerangka Teori Isomorfisme Institusional, Theory of Planned Behavior (TPB), Komodifikasi Agama, dan Kebijakan Publik Islam Basma Abdelgafar, penelitian ini berargumen bahwa kepatuhan halal tidak sekadar digerakkan oleh paksaan koersif struktural, melainkan dimediasi secara kritis oleh persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif, di mana intervensi negara bercorak command-style fiqh mereduksi kesatuan substansi ḥalālan ṭayyiban menjadi formalisme birokrasi semata. Hasil penelitian membuktikan bahwa Theory of Planned Behavior jauh lebih dominan menjelaskan variasi kepatuhan riil dibanding tekanan institusional makro. Tekanan koersif negara sebatas membentuk latar administratif formal, sedangkan eksekusi operasional di lapangan ditentukan oleh norma subjektif yayasan serta hambatan kontrol perilaku berupa keterbatasan pagu anggaran dan ketertelusuran pasokan bahan baku lokal. Di samping itu, sertifikasi halal terbukti mengalami komodifikasi agama yang menggeser nilai kesucian syariat (use value) menjadi komoditas pasar dan instrumen legitimasi operasional (exchange value). Melalui kerangka kebijakan publik Islam Basma Abdelgafar, tata kelola jaminan halal semestinya melampaui formalisme administrasi menuju perwujudan kemaslahatan publik (al-maṣlaḥah al- ‘āmmah) yang mengintegrasikan aspek halal dan ṭayyibsecara utuh guna menjamin perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn) secara simultan.297.7 Bisnis Halal2026-08-18UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;PASCASARJANAThesis