Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaPERTANGGUNGJAWABAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIAN DI KABUPATEN BANYUMAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1/1974NIM.: 89310548Helmi BinawanauthorDalam ajaran Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum dewasa dilarang melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga memerlukan seorang wali untuk mengurus diri serta harta bendanya. Kekuasaan wali yang hampir sama dengan orang tua menuntut adanya pertanggungjawaban moril maupun hukum. Meskipun UU No. 1/1974 telah mengatur tentang lembaga dan tanggung jawab perwalian, pasal-pasal yang mengaturnya dinilai masih terbatas dan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat pedesaan. Hal ini memicu ketertarikan untuk meneliti bagaimana tata laksana dan pertanggungjawaban wali terhadap anak di bawah perwalian di Kabupaten Banyumas serta kesesuaiannya dengan Hukum Islam dan UU No. 1/1974. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dan analitis-preskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik stratified cluster sampling pada 3 kecamatan dan 3 desa/kelurahan terpilih di Kabupaten Banyumas, dengan unit analisis adalah para wali dari sejumlah kasus perwalian. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi angket, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini adalah bahwaTata laksana perwalian di Kabupaten Banyumas umumnya terbatas pada anak yatim piatu berusia di bawah 15 hingga 21 tahun, di mana para wali umumnya berasal dari kerabat dekat garis ayah maupun ibu, serta ditetapkan melalui wasiat, permohonan, atau penunjukan. Dimensi pertanggungjawaban wali mencakup pengurusan diri anak, pengelolaan harta anak, serta pemberitahuan kebijakan perwalian kepada kerabat. Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 1/1974, pelaksanaan pertanggungjawaban wali di Kabupaten Banyumas sebagian besar telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara sosiologis hukum Islam serta UU No. 1/1974 terbukti telah berfungsi secara efektif di tengah masyarakat.297.577 Hukum Keluarga Islam, Bimbingan Pernikahan, Poligami, Perceraian, Iddah, Pengasuhan Anak)1997-08-16UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARI'AHThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.