@phdthesis{digilib79052,
           month = {August},
           title = {PEMIKIRAN DEMOKRATIS HASAN AL-BANNA (TELAAH BUKU RISALAH PERGERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 19105010068 Muh Rahman Abbas},
            year = {2026},
            note = {Ali Usman, M.Si.},
        keywords = {Demokrasi, Syura, Hasan al-Banna, Ikhwanul Muslimin, Politik Islam},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/79052/},
        abstract = {Gagasan politik Hasan al-Banna dalam kaitannya dengan interaksi antara Islam dan demokrasi, yang dipicu oleh kondisi Mesir dibawah penjajahan Inggris dan kehancuran Khilafah Utsmani, menimbulkan pertanyaan mengenai signifikan pembaruan Islam dalam menghadapi isu-isu terkini seperti globalisasi dan keragaman pandangan, penilaian Hasan al-Banna terhadap demokrasi Barat sebagai sistem yang misterius, busuk, dan berorientasi pada individualistik mendorong perdebatan epistemologis tentang kebenarannya, sekaligus menawarkan alternatif syura sebagai demokrasi Islam yang bermoral namun tidak jelas dalam penerapannya, konflik ideologis antara Islam sebagai kerangka universal dan demokrasi sebagai mekanisme politik menciptakan ketegangan antara wahyu dan akal, secara keseluruhan, ini mendorong eksplorasi reinterprentasi pemikiran Hasan al-Banna untuk mencegah kecendurungan otoriter dan mendorong pembaruan gagasan demokrasi Islam di zaman modern.
Dalam kerangka pemikiran politik Islam masa kini skripsi ini menyoroti dua isu pokok yang menjadi fokus penelitian akademik mengenai Hasan al-Banna dan kaitannya antara Islam dengan demokrasi.
Pertama, bagaimana pandangan Hasan al-Banna terhadap demokrasi? Isu ini timbul dari perlunya memahami sudut pandang Hasan al-Banna sebagai reformis Islam yang hidup di zaman kolonialisme dan runtuhnya kekhalifaan Utsmani, di mana ia mengecam demokrasi Barat sebagai sistem yang penuh misteri dan korupsi, sekaligus mengusulkan alternatif melalui konsep syura sebagai demokrasi autentik yang didasarkan pada syariat Islam.
Kedua, bagaimana kritik Hasan al-Banna terhadap pemikiran demokrasi Barat? Isu ini terkait dengan kerumitan epistemologis dan praktis dalam pemikirannya, seperti ketidakjelasan dalam penerapan syura, penolakan terhadap pluralisme politik, serta konflik antara wahyu dan akal, yang memicu diskusi akademik tentang relevansi dan batasan konsep demokrasi islamnya di era modern.
Kajian ini berfokus pada pemikiran Hasan al-Banna mengenai konsep demokrasi serta berbagai kritik yang menyertai gagasannya. Pembahasan disusun dengan menjadikan Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin sebagai rujukan utama yang dilengkapi sumber-sumber lain yang relevan.
Pendekatan yang diterapkan ialah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan analisis deskriptif-hermeneutik. Data dikumpulkan dari berbagai literatur primer dan sekunder, kemudian diolah melalui reduksi data, pengelompokan konsep syura dan demokrasi, serta interpretasi secara deskriptif-kritis.
Dilansir dari hasil analisis, Hasan al-Banna memandang demokrasi Barat sebagai sistem yang dipengaruhi liberalisme, individualisme, dan multipartai. Menurutnya, sistem tersebut berpotensi memicu perpecahan umat, kemerosotan moral, serta menempatkan kedaulatan manusia di atas kedaulatan Allah Swt. Demokrasi Athena, Romawi, hingga modern dianggap ambigu, sering berujung otoritarisme atau kapitalisme eksploitatif, tanpa batas moral ilahi. Dalam Islam, demokrasi sejati tercermin dalam syura (musyawarah), warisan pra-Islam yang diadopsi Al-Qur?an sebagai kewajiban syar?i. Hasan al-Banna membedakan syura dan demokrasi Barat: syura lebih komprehensif, etis, dan inklusif, mencakup aspek sosial-ekonomi, bukan sekedar pemungutan suara mayoritas. Hasan al-Banna menawarkan sintesis demokrasi Islam: syura sebagai partispasi etis berbasis syariat, menolak liberalisme tapi fleksibel pada konstitusionalisme. Pemikirannya relevan sebagai etika politik Islam yang inklusif, memicu revisi kontemporer (seperti deliberative demokrasi Islami), meski butuh reinterpretasi untuk konteks modern tanpa kehiangan esensi tauhid dan keadilan.}
}