Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaSIKAP HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN HAK HARTA TERHADAP ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT: KAJIAN IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNGNIM.: 22203011003Ni’matul Maola, S.H.authorPada perkara cerai gugat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan ruang bagi istri yang mengajukan cerai gugat untuk memperoleh hak berupa nafkah iddah dan mut’ah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perempuan yang tidak memperoleh hak harta pasca cerai gugat, baik karena ketidaktahuan mengenai hak-haknya maupun karena adanya perbedaan pandangan hakim mengenai pemberian hak tersebut. Kondisi tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, sejauh mana hakim melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum mengenai hak istri atas harta di Pengadilan Agama Selong dan apakah sikap hukum hakim telah merefleksikan prinsip keadilan bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teori penalaran hukum dan teori keadilan sebagai pisau analisis. Adapun data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penelitian terhadap sejumlah putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Selong serta hasil wawancara dengan hakim yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam pemberian hak harta kepada istri. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum berupa perundang-undangan yang meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Yurisprudensi serta ketentuan hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, hakim di Pengadilan Agama Selong memiliki interpretasi yang beragam terhadap pemberian hak harta kepada istri dalam perkara cerai gugat. Sebagian hakim berpendapat bahwa nafkah iddah dan mut’ah hanya dapat diberikan apabila dimohonkan dalam gugatan. Sedangkan hakim lainnya berpendapat bahwa hak tersebut dapat diberikan secara ex-officio sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan. Perbedaan putusan dipengaruhi oleh perbedaan metode penafsiran terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan perbedaan pemahamaan akan hak ex-officio. Sebagian hakim menggunakan tafsir gramatikal terhadap kata “dapat” sehingga bersifat opsional, sementara sebagiannya menggunakan interpretasi secara ekstensif dalam memandang SEMA sebagai instrument untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap perempuan. Ketiga, sikap hukum hakim pada putusan telah merefleksikan nilai keadilan melalui penalaran hukum yang tidak berpaku pada bunyi tekstual undang-undang.297.577 Hukum Keluarga Islam, Bimbingan Pernikahan, Poligami, Perceraian, Iddah, Pengasuhan Anak)2026-08-14UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.