Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaDARI PUSAT KEKUASAAN KE SENYAP: BERAKHIRNYA KEPATIHAN KASUNANAN SURAKARTA 1945-1946 MNIM.: 18101020054Luluk Kholifatun NikmahauthorKepatihan Kasunanan Surakarta adalah lembaga berperan sebagai bidang administrasi pemerintahan dan patih sebagai kepala serta wakil dari susuhunan. Kepatihan Kasunanan Surakarta tetap ada dan berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia. Surakarta menjadi daerah istimewa, tetapi, hal tersebut ditentang oleh sejumlah besar laskar dan kelompok perjuangan sehingga menimbulkan gerakan anti swapraja dan berbagai peristiwa di Surakarta. Pada tahun 1946, Daerah Istimewa Surakarta dibekukan dan mengakhiri kekuasaan tradisional, termasuk berakhirnya Kepatihan Kasunanan Surakarta. Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana sejarah Kepatihan Kasunanan Surakarta, (2) bagaimana Kepatihan Kasunanan Surakarta setelah kemerdekaan, dan (3) mengapa Kepatihan Kasunanan Surakarta berakhir. Penelitian ini termasuk ke dalam library research serta menggunakan pendekatan politik dan sosiologi. Adapun teori yang digunakan adalah teori konflik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kepatihan Kasunanan Surakarta terbentuk setelah Perjanjian Giyanti. Lembaga Kepatihan Kasunanan Surakarta menjadi pusat administrasi pemerintahan kerajaan. Patih sebagai pemimpin tertinggi di Kepatihan dan dibantu oleh para Bupati Nayaka dan Pangreh Praja dan terus ke bawah. Setelah masukya birokrasi kolonial, patih bukan hanya sebagai wakil dari sunan, tetapi juga termasuk bagian dari pemerintahan kolonial. Kepatihan Kasunanan Surakarta mencapai masa keemasan dengan patih yang tersohor yaitu Patih Sasradiningrat IV. Memasuki tahun 1945, setelah diumumkannya kemerdekaan Indonesia, Kasunanan bergabung dengan Republik Indonesia dan Surakarta menjadi daerah istimewa. Kepatihan sebagai pusat administrasi keraton tetap diakui, tetapi mengalami penurunan fungsi dengan dibentuknya lembaga resmi pemerintah Indonesia. Pada rentang waktu 1945-1946 terjadi tuntutan penghapusan pemerintahan swapraja yang mengakibatkan adanya peristiwa penerobosan dan penculikan di Kepatihan. akibat dari konflik yang terjadi, pemerintah pusat mengeluarkan keadaan bahaya di Surakarta. Pada tanggal 15 Juli 1946, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 16/SD/1946 tentang pembekuan Daerah Istimewa Surakarta yang mengakibatkan hilangnya kekuasaan swapraja di Surakarta serta akhir dari Kepatihan kasunanan Surakarta.959.8 Sejarah Indonesia2025-08-06UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYAThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.