Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaPERSELISIHAN HAK HADANAH DAN PENYELESAIANNYA (STUDI ATAS PUTUSAN PA YOGYAKARTA TAHUN 1996-1998)NIM.: 94312139Nur YasinauthorPenelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perselisihan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz) pascaperceraian orang tua. Perceraian sering kali mengakibatkan terabaikannya pemeliharaan anak, sementara peraturan perundang-undangan positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989) belum mengatur kriteria dan syarat-syarat bagi calon hadin/hadinah secara terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan hak hadanah serta menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara perselisihan tersebut pada kurun waktu 1996–1998. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (case study) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi berkas putusan perkara di PA Yogyakarta serta wawancara dengan para hakim dan panitera. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor Penyebab Perselisihan: Perselisihan hak hadanah terjadi akibat akumulasi dari empat faktor utama, yaitu faktor usia anak, faktor kemaslahatan anak, faktor agama calon hadin/hadinah, dan faktor moralitas/akhlak calon hadin/hadinah. Faktor usia anak dan moralitas menjadi faktor yang paling mendominasi perselisihan di lapangan. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim: Dalam memutus perkara perselisihan hak hadanah, Hakim PA Yogyakarta lebih mengedepankan aspek kemaslahatan anak (al-maslahah) sebagai pertimbangan utama. Hakim menerapkan peneraparan Istihsan Daruri terhadap pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini terlihat ketika hak hadanah anak pra-mumayyiz tidak diberikan kepada ibu kandung karena ibu tersebut berpindah agama/murtad (non-Muslim), demi menjaga akidah dan kemaslahatan terbaik bagi anak. Meski demikian, pertimbangan hakim cenderung berfokus pada usia anak dan kesamaan agama, sementara syarat-syarat hadanah terkait kualitas moral/akhlak calon pengasuh kurang mendapat porsi perhatian yang mendalam. Kata Kunci Hadanah, Pengasuhan Anak, Perselisihan Hak Pengasuhan, Perceraian, Putusan Pengadilan Agama, Kemaslahatan Anak (Maslahah), Kompilasi Hukum Islam (KHI).347.5983 Peradilan Agama2000-02-05UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.