PEMENUHAN HAK PENGUNGSI ROHINGYADI KOTA LHOKSEUMAWE BERDASARKAN HASIL KONVENSI JENEWA 1951NIM.: 22102050104Fadhlun Nasha Meukuta AlamauthorPengungsi Rohingya merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh pemenuhan hak dan pelayanan sosial selama berada di tempat penampungan. Kondisi tersebut menjadi penting dikaji dari perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan mengacu pada standar pemenuhan hak dalam Konvensi Jenewa 1951. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dasar pengungsi Rohingya di Posko Penampungan Eks-Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pengungsi telah terlaksana pada beberapa aspek, seperti kebutuhan dasar, kesehatan, perlindungan dan legalitas, pendidikan, serta pengembangan diri. Namun, pemenuhan tersebut belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Pemangkasan pendanaan menyebabkan berkurangnya bantuan dasar, terhentinya layanan kesehatan dan pendidikan tertentu, serta menurunnya pengawasan keamanan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pekerjaan berdampak pada kemandirian ekonomi dan kondisi psikososial pengungsi. Dengan demikian, pemenuhan hak pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe masih menghadapi kesenjangan antara standar hak dan realitas di lapangan, sehingga diperlukan penanganan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta keberfungsian sosial pengungsi. Kata Kunci; Kesejahteraan Sosial, Konvensi Jenewa 1951, Lhokseumawe, Pemenuhan Hak, Pengungsi Rohingya.Kesejahteraan Sosial2026-08-18UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASIThesis