Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga YogyakartaLEGALITAS PRODUKSI PARFUM DUPE: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFNIM.: 22103060017Fachri Qolbi AziziauthorTren duplikasi aroma atau yang dikenal sebagai parfum dupe berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi analisis kimia Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) serta masifnya promosi di media sosial. Fenomena ini menawarkan alternatif wewangian ekonomis bagi konsumen yang menginginkan sensasi produk high end, namun berpotensi mengancam inovasi dan menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi industri parfum orisinal. Hingga saat ini, status hukum produksi parfum dupe di Indonesia masih berada dalam wilayah abu-abu (grey area) akibat ketiadaan regulasi yang secara eksplisit dan tegas mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas aroma parfum serta menganalisis dan membandingkan legalitas produksi parfum dupe berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang memiliki sifat deskriptif-analitis-komparatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yakni menghimpun dan menelaah data primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi perundang-undangan (khususnya HKI), serta data sekunder yang mencakup buku, karya ilmiah, dan jurnal. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis tersebut membedah objek permasalahan dengan cara mengintegrasikan teori qiyās guna melihat penganalogian replikasi aroma di dalam Islam, serta memakai teori legalitas untuk memetakan kepastian dan konsekuensi hukumnya di ranah hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif mencapai kesimpulan yang sama yakni tidak memperbolehkan praktik produksi parfum dupe, namun dengan basis metodologi dan konstruksi argumentasi yang berbeda. Dalam perspektif hukum Islam, legalitas produksi parfum dupe dihukumi haram melalui metode qiyās karena setara dengan perbuatan mengambil harta secara batil (akl al-amwāl bi al-bāṭil) yang mengeksploitasi HKI pihak lain, mendatangkan kemudaratan (ḍarar), serta mengandung unsur gharar fāḥisy akibat pengaburan spesifikasi bahan kimia sintetis yang digunakan. Sementara itu, dalam hukum positif, praktik ini memang tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana murni karena terhalang oleh prinsip Lex Scripta dan adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) terkait hak cipta aroma. Akan tetapi, produksi parfum dupe dapat ditindak melalui jalur perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena dinilai mengandung iktikad buruk (bad faith) dan pemanfaatan reputasi secara tidak sehat (free riding) yang bertentangan dengan kebiasaan baik dan keadilan di masyarakat.297.413 Perbandingan Mazhab2026-07-31UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA;FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.