TY  - THES
N1  - Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
ID  - digilib79768
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/79768/
A1  - Fachri Qolbi Azizi, NIM.: 22103060017
Y1  - 2026/07/31/
N2  - Tren duplikasi aroma atau yang dikenal sebagai parfum dupe berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi analisis kimia Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) serta masifnya promosi di media sosial. Fenomena ini menawarkan alternatif wewangian ekonomis bagi konsumen yang menginginkan sensasi produk high end, namun berpotensi mengancam inovasi dan menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi industri parfum orisinal. Hingga saat ini, status hukum produksi parfum dupe di Indonesia masih berada dalam wilayah abu-abu (grey area) akibat ketiadaan regulasi yang secara eksplisit dan tegas mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas aroma parfum serta menganalisis dan membandingkan legalitas produksi parfum dupe berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang memiliki sifat deskriptif-analitis-komparatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yakni menghimpun dan menelaah data primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi perundang-undangan (khususnya HKI), serta data sekunder yang mencakup buku, karya ilmiah, dan jurnal. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis tersebut membedah objek permasalahan dengan cara mengintegrasikan teori qiy?s guna melihat penganalogian replikasi aroma di dalam Islam, serta memakai teori legalitas untuk memetakan kepastian dan konsekuensi hukumnya di ranah hukum positif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif mencapai kesimpulan yang sama yakni tidak memperbolehkan praktik produksi parfum dupe, namun dengan basis metodologi dan konstruksi argumentasi yang berbeda. Dalam perspektif hukum Islam, legalitas produksi parfum dupe dihukumi haram melalui metode qiy?s karena setara dengan perbuatan mengambil harta secara batil (akl al-amw?l bi al-b??il) yang mengeksploitasi HKI pihak lain, mendatangkan kemudaratan (?arar), serta mengandung unsur gharar f??isy akibat pengaburan spesifikasi bahan kimia sintetis yang digunakan. Sementara itu, dalam hukum positif, praktik ini memang tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana murni karena terhalang oleh prinsip Lex Scripta dan adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) terkait hak cipta aroma. Akan tetapi, produksi parfum dupe dapat ditindak melalui jalur perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena dinilai mengandung iktikad buruk (bad faith) dan pemanfaatan reputasi secara tidak sehat (free riding) yang bertentangan dengan kebiasaan baik dan keadilan di masyarakat.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Parfum Dupe; Hukum Islam; Hukum Positif
M1  - skripsi
TI  - LEGALITAS PRODUKSI PARFUM DUPE: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
AV  - restricted
EP  - 186
ER  -