%0 Thesis
%9 Skripsi
%A KUSROH LAILIYAH, NIM. 09340052
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2013
%F digilib:7998
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%T PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY   DALAM MEDIASI HAK-HAK PENDIDIKAN  MASYARAKAT   PERIODE TAHUN 2011-2012
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7998/
%X Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-  baiknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. Namun faktanya,  pelayanan publik banyak diwarnai oleh berbagai bentuk praktek maladminsitrasi  yang  berakibat  merugikan masyarakat. Dengan latar belakang masalah ini maka Pemerintah  berinisiatif membentuk suatu Lembaga Negara yang independent yang bertugas mengawasi  jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka mengawasi kinerja pejabat  penyelenggara publik di daerah, saat ini didirikan Lembaga Ombudsman Daerah. Penulisan  ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) dalam  mediasi hak-hak pendidikan masyarakat sehingga diharapkan dapat tercipta pelayanan publik  yang berkualitas dengan harapan  dapat mengurangi berbagai praktek maladministrasi yang  kerap terjadi.   Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini diharapkan mampu  mengidentifikasi bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini  berbentuk field research dimana data-data yang dipaparkan bersumber dari hasil temuan di  lapangan.   Hasil penelitian  menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Ombudsman sangat  membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menjadikan  Lembaga Ombudsman Daerah sebagai wadah pengaduan masyarakat atas tindakan  penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh  karena itu, peran Lembaga Ombudsman Daerah sangat penting dalam rangka mendorong dan  mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta bebas dari  korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang  sehingga tercipta clean and good governance.