relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8047/
title: OTONOMI DAERAH  DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA   (STUDI KOMPARASI OTONOMI DAERAH  SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945)   
creator: M. LUKMAN HAKIM, NIM. 09340095
subject: Ilmu Hukum
description: Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai  negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah  untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi  luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang  mencakup kewenangan sebagian besar bidang pemerintahan. Terlebih dalam  negara modern, terutama apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan  urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya, karena kewenangan otonomi  mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan  pelayanan urusan dan kepentingan umum. Selain sangat luas urusan pemerintahan  dapat senantiasa meluas sejalan dengan meluasnya tugas negara dan/atau  pemerintah. Demikian juga Indonesia dalam menjalankan otonomi daerah sedikit  banyak mengadopsi sebuah konsep federalisme sehingga dikhawatirkan akan  mengganggu kestabilan Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan, karena  bagaimanapun daerah, dalam negara kesatuan Republik Indonesia bukan daearah  yang berbentuk atau memiliki atribut negara. Seperti dijelaskan dalam penjelasan  Pasal 18 UUD 1945, oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat maka  Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat  juga. Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah dalam negara kesatuan  ada batasnya. Dari pemaparan di atas diambil  permasalahan: bagaimana otonomi  daerah yang diterapkan dalam sebuah negara kesatuan khususnya Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?   Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu dengan  mencari data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel dan juga  bahan-bahan lainnnya yang berhubungan dengan otonomi daerah serta mengkaji  dari UUD 1945 serta undang-undang tentang pemerintahan daerah. Penelitian ini  mengkaji dari sisi historis, yuridis komparatif, dan sosiologis, dan juga  menganalisis tentang dinamika otonomi daerah di Indonesia dilihat dari bentuk  otonomi daerah sebelum dan sesudah dilakukanya amandemen UUD 1945.   Hasil penelitian mengungkap, otonomi daerah di Indonesia sebelum  amandemen UUD 1945 lebih bersifat sentralistik sedangkan setelah amandemen  asas desentralistik lebih menonjol, dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya  dengan batasan-batasanya, sehingga pemberian otonomi kepada daerah secara  luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat menjadi formula yang tepat bagi  pemeliharaan abadi bhinneka tunggal ika sebagai simbol abadi Negara Kesatuan  Republik Indonesia dan yang secara cepat pula mengantarkan rakyat Indonesia  menjadi suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial dalam suatu  susunan masyarakat demokratis dan berdasarkan atas hukum.
date: 2013-05-06
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8047/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8047/1/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   M. LUKMAN HAKIM, NIM. 09340095  (2013) OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KOMPARASI OTONOMI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.