TY  - JOUR
ID  - digilib8323
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8323/
IS  - No.1
A1  - H. SUISMANTO , -
Y1  - 2007/06/01/
N2  - Isu penerapan syariat Islam menemukan kembali momentumnya
dengan tumbangnya Orde Baru, terlebih lagi setelah
lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Ramai-ramai daerah mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah)
mengenai pemberlakukan Syari'at Islam, termasuk Kabupaten
Tasikmalaya. Beberapa Perda dan Himbauan Bupati lahir untuk
mengatur berbagai perilaku keagamaan masyarakat. Namun
demikian pemberlakuan Perda-Perda Syariat Islam itu tidak
serta merta memberikan hasil yang baik, ada beberapa persoalan
yang menghinggapl peraturan tersebut, baik pada ranah
konseptual, sosial, budaya dan politik. Tulisan berikut mencoba
memotren persoalan-persoalan tersebut dengan mengacu pada
kasus Kabupaten Tasikmalaya.
JF  - Apliksia
VL  - 8
KW  - serda
KW  -  islam
TI  - PERDA SYARIAT ISLAM DAN PROBLEMATIKANYA (KASUS TASIKMALAYA)
SP  - 30
AV  - public
EP  - 42
ER  -