@article{digilib8469,
           month = {January},
           title = {THE MALAY-MOSLEM AND THAILAND ADMINISTRATION:
A POWER RELATION PERSPECTIVE
},
          author = {- CAHYO PAMUNGKAS },
            year = {2005},
         journal = {Jurnal Hermeneia{$\backslash$}Vol-4-No-1-2005},
        keywords = {Malay Moslem, Thailand Moslem, relation},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8469/},
        abstract = {Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai perkembangan hubungan
politik antara orang-orang Melayu Muslim di provinsi-provinsi perbatasan selatan
setelah perang dunia kedua. Kebijakan pertama yang diterapkan adalah pendirian
Majelis Ugama Islam untuk mengendalikan seluruh aktivitas kaum ulama.Setelah itu
disertai dengan kebijakan mengubah status pondok sebagai lembaga islam tradisional
menjadi sekolah-sekolah islam semi pemerintah. Kedua kebijakan ini berdampak pada
munculnnya gerakan separatisme yang bertujuan untuk kemerdekaan provinsi-provinsi
Thailand Selatan. Perubahan politik pada tahun 1978 mendorong pemerintah untuk
menyelesaikan separatisme di Thailand Selatan dengan pendekatan sosial ekonomi
sehingga mampu memadamkan semangat kemerdekaan orang-orang Muslim Melayu.
Namun pada awal tahun 2004, pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Thaksin
Shinawatra menerapkan kembali pendekatan keamanan untuk mengatasi gejolak-gejolak
sosial di Thailand Selatan sehingga menimbulkan ratusan korban masyarakat sipil.}
}