relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8523/
title: SANKSI PIDANA BAGI PENGELOLA ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH   DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM   (STUDI PASAL 39 UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)   
creator: SISWANTO, NIM. 09370072
subject: Peradilan Islam
description: Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dan   agar zakat itu mencapai efesiensi, efektifitas dan tepat sasaran maka harus adanya  norma yang mengatur tentang zakat, undang-undang tentang pengelola zakat ini yang  pertama yaitu Undang-Undangn No.38 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan  pada tanggal 29 september 1999. Undang-undang tersebut dirasakan masih belum  memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut  mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang  Pengelolaan Zakat yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo  Bambang Yudoyono  pada 25 November 2011. Namun meskipun begitu, bukan  berarti Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini sempurna, karena adanya peraturan  yang dianggap memberatkan, yaitu mengenai sanksi bagi pengelola zakat yang tidak  mendapatkan izin dari pemerintah.   Dari latar belakang diatas dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu,  Bagaimana sanksi pengelola zakat tanpa izin pemerintah dalam perspektif hukum  Islam? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan  data primer, yaitu Undang-Undang. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Data  Sekunder, yaitu data-data dari perpustakaan atau pengumpulan data pustaka dari  buku-buku yang digunakan sebagai acuan dan relevansinya dalam maslah yang  sedang penyusun teliti. Dan juga Sumber-sumber lain atau data tertentu yang  diperoleh dari pendapat-pendapat personil yang tertulis dalam media masa tertentu  yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti : Jurnal, Majalah, Buletin  dan yang lainnya. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data  kualitatif, Selain itu digunakan pula metode deskriptif analisis di maksudkan untuk  memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala  lainnya.   Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-undang Zakat yaitu UndangUndang    Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan. Dalam Undang-Undang  Pengelola Zakat ini terdapat sanksi bagi pengelola zakat yang tidak mendapat izin  pemerintah terdapat dalam pasal 39 yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang  dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan  ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, tujuan umum disyariatkannya hukum  zakat yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligusmenegakkan keadilan.  Atas dasar itu pemberian sanksi pidana kepada pengelola zakat sebagaimana  tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Pengelolaan Zakat adalah tidakbertentangan dengan hukum Islam karena tujuannya  adalah untuk menertibkan dalam pengelolaan zakat agar dana zakat dapat terkoordinir  secara tepat.Jadi di sini jelas Islam menegakkan dan menganjurkan pemberian sanksi  yang berat bagi pengelola zakat yang melakukan pelanggaran. 
date: 2013-06-12
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8523/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8523/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   SISWANTO, NIM. 09370072  (2013) SANKSI PIDANA BAGI PENGELOLA ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 39 UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.