relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8553/
title: PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU   KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT   
creator: ENANG MUHAMMAD FIRDAUS, NIM. 09340025 
subject: Ilmu Hukum
description: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  maraknya praktik pembentukan  Daerah Otonomi Baru (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia selama  kurun waktu lebih dari satu dasa warsa terakhir, penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui efektivitas hukum dalam proses pembentukan daerah otonomi  Kabupaten Pangandaran.  Adapun permasalahan yang akan dijawab pada  penelitian ini adalah, bagaimana proses pembentukan daerah otonomi baru  Kabupaten Pangandaran, apakah pembentukannya sesuai dengan syarat-syarat  yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku dan identifikasi  faktor-faktor yang mewarnai proses pembentukan daerah  Kabupaten  Pangandaran.   Penelitian hukum sosiologis (Sosio Legal research) ini mengambil data  pada 6 Februari 2013 sampai dengan 2 Maret 2013 di wilayah Kabupaten Ciamis  dan Kabupaten Pangandaran, dengan menggunakan pendekatan yuridis normative  dimana data yang dikumpulkan dipadu dan dikaji berdasarkan norma dan/atau  peraturan perundangan yang berlaku dan disajikan dalam bentuk deskriptif  kualitatif mengingat dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui  sesuai atau tidaknya pembentukan daerah otonomi baru berdasarkan Peraturan  Perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun  2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah  serta efektivitas dalam pengimplementasian peraturan tersebut di lapangan.    Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa proses  pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran tidak sesuai dengan  alur yang telah ditetapkan secara normatif menurut Peraturan Pemerintah Nomor  78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah,  hal ini dikarenakan tim presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran pada saat  proses penyelesaian administrasi di tingkat provinsi induk, tim presidium juga  memaksimalkan hak inisiatif DPR untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten  Pangandaran, hal tersebut menghasilkan Pemekaran Kabupaten Pangandaran  masuk Program Legislasi Nasional pada tahun 2009, hal tersebutlah yang  memudahkan pembentukan Kabupaten Pangandaran pada tahap-tahap  selanjutnya. Secara Administratif, Teknis dan Fisik Kewilayahan Kabupaten  Pangandaran secara eksplisit telah sesuai  dan mendapatkan kategori  „direkomendasikan‟ untuk dibentuk sebagai daerah otonom baru. Adapun faktorfaktor    yang mewarnai proses pembentukan Kabupaten Pangandaran lebih  didominasi oleh faktor pendukung dibandingkan dengan faktor-faktor yang  menghambat pembentukan, meskipun secara kasatmata pembentukannya berjalan  lancar, beberapa kebijakan pemerintah sempat menghambat jalannya proses sebut  saja kebijakan moratorium pemekaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat  melalui Menteri Dalam Negeri.      Keyword: Pembentukan DOB, Pangandaran, Ciamis  
date: 2013-06-11
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8553/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8553/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   ENANG MUHAMMAD FIRDAUS, NIM. 09340025   (2013) PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.