@phdthesis{digilib8563,
           month = {June},
           title = {PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK
PIDANA PECANDU NARKOTIKA 
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 402/PID.SUS/2011/PN.YK.)
},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 09340056 JAHID HANAFI},
            year = {2013},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8563/},
        abstract = {Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar
hukum ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah
disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika
ini belum dapat diredakan. Justru dalam kenyataannya para pelaku kejahatan
semakin meningkat, dan para terpidana tidak jera dan justru ada kecenderungan
untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor
penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau deterrent
effect terhadap para pelakunya. Penjatuhan pidana oleh hakim cenderung lebih
mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan
pelaku. Paradigma ini tentu tidak sesuai dengan masalah penyalahgunaan
narkotika, sebab pecandu narkotika tidak hanya merupakan pelaku kejahatan,
tetapi juga sebagai korban. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu
narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum tentang
sanksi bagi pecandu narkotika serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika (studi putusan nomor:
402/Pid.Sus/2011/PN.YK). 
 Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan
melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan
pengadilan), yakni Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk. Analisis dilakukan
dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan
metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat
mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana
pecandu narkotika. 
 Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum
mengenai sanksi bagi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan
sanksi tindakan (double track system). Sanksi pidana bagi pecandu narkotika
terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam
ketentuan Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 127. Sedangkan, sanksi tindakan berupa
kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun
rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika
tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103. Mengenai pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika dalam Putusan
Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk, didasarkan pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal
103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 07 Tahun 2009. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhi pidana
paling ringan yakni selama 1 tahun 3 bulan dengan mempertimbangkan saksi ahli
(rekam medis) serta terdakwa juga sebagai korban. Putusan hakim bertujuan untuk
menjerakan terdakwa (pecandu narkotika) dengan sanksi pidana, juga bertujuan
untuk menyembuhkan terdakwa (pecandu narkotika) dari ketergantungan dengan
sanksi tindakan berupa rehabilitasi.
}
}