eprintid: 9267
rev_number: 36
eprint_status: archive
userid: 71
dir: disk0/00/00/92/67
datestamp: 2013-09-19 04:40:01
lastmod: 2016-04-19 06:42:13
status_changed: 2013-09-19 04:40:01
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: ACHMAD RIF’AN, NIM. 09350104
title: KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA 
PERBANKAN SYARIAH 
(STUDI PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN 
SYARIAH)
ispublished: pub
subjects: PB
divisions: jur_aas
full_text_status: restricted
abstract: Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada
pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum untuk
menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Adanya 2 kewenangan dalam
sengketa perbankan syariah ini ke dalam 2 lembaga peradilan menimbulkan
dualisme kewenangan. Masuknya sengketa di bidang perbankan syariah dalam
lingkungan peradilan umum membuat tidak tertutup kemungkinan terjadinya titik
singgung atau perseteruan kewenangan mengadili yang dapat berakibat tidask
adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam penegakan hukum dalam
penanganan penyelesaian sengketa perbankan syariah 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi adanya UU No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap kewenangan peradilan agama
dan peradilan umum serta bagaimana penerapan prinsip syariah pada ayat (3) di
kedua lingkungan peradilan tersebut.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu
dengan menggunakan produk undang-undang, khususnya UU No 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan
UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan menggunakan asas-asas perundang-undangan. Selain itu juga dilakukan
wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Negeri
Surakarta.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa dengan
adanya Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008, para pihak yang berperkara diberi
kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengekata perbankan syariah sesuai
denga akad yang telah diperjanjikan. Kebebasan memilih forum tersebut (choice
of forum) dapat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama, yang
sebelunya telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan syariah akan sangat tergantung
pada isi akad atau kontrak yang diperjanjikan oleh para pihak. Diharapkan
nantinya ada kejelasan dalam regulasi yang mengatur tentang penyelesaian
sengketa perbankan syariah, sehingga masyarakat tidak menjadi bingung. Selain
itu, dengan adanya kejelasan, maka akan memberikan ketertiban dan kepastian
hukum. Mengenai penerapan prinsip syariah di pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum, hakim dapat menghadirkan saksi ahli di bidang perbankan
syariah untuk menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (2). 
 
Kata kunci: Perbankan Syariah, Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Prinsip
Syariah.
date: 2013-06-26
date_type: published
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   ACHMAD RIF’AN, NIM. 09350104  (2013) KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9267/31/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9267/1/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf