%0 Thesis
%9 Skripsi
%A BASRI MUSTOFA, NIM. 09370064
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2013
%F digilib:9273
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%T PENANGANAN TERORISME OLEH DENSUS 88   PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM   
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9273/
%X Skripsi ini meneliti tentang Penanganan Terorisme Oleh Densus 88   Perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM.             Datasemen Khusus atau disingkat dengan Densus 88, adalah satuan khusus   Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penangulangan teroris di Indonesia.  Densus 88 dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror  bom. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni  2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan  Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  Densus 88 AT polri didirikan sebagai bagian dari respon terhadap makin  berkembangnya ancaman teror dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang  merupakan bagian dari jaringan Al Qaidah yang marak terjadi beberapa tahun  terakhir di tanah air ini.              Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui: Bagaimana  penanganan aksi terorisme yang dilakukan oleh Densus 88, dan Bagaimana  penanganan terorisme oleh Densus 88 dari perspektif hukum pidana Islam dan  HAM.              Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library  reseach atau telaah pustaka. Data penelitian ini adalah berupa buku-buku, artikel,  media massa, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya, yang berkaitan dan  berhubungan dengan materi penelitian. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif  normatif, yaitu gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara  fenomena yang diuji, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan  meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.             Berdasarkan penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa: Dalam  penanganan kasus terorisme di negeri ini, Densus 88 cenderung kurang  profesional dalam mengatasi kasus terorisme, karena dalam menangani beberapa  kasus terorisme di negeri ini cendrung menggunakan aksi represif (kekerasan),  yang belakangan justru menimbulkan rasa dendam, was-was di masyarakat dan  para tokoh alim ulama. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penanganan kasus  teorisme yang dilakukan oleh Densus 88 bahwa: dalam hukum pidana Islam  penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 melanggar atuaran hukum Islam dan  tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana  Rasulullah  mengajarkan umatnya menangani tentang kasus pidana pembunuhan,  perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Sedangkan didalam perspektif HAM,  penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 jelas-jelas melanggar martabat  manusia dan aturan dalam HAM, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang  No 39 Tahun 1999 Tertulis pasal 9, pasal 18 Undang-Undang No 39 Tahun. dan  juga terdapat pada  pernyataan umum UDHR (Universal Declaration of Human  Rights) disebutkan pada pasal 5, pasal 9 dan pasal 11.