relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9295/
title: SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK  DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
creator: LUKMANUL HAKIM, NIM. 08370006
subject: Peradilan Islam
description: Pengangkatan anak menurut Pasal 39 UU No 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan  terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, sering  terjadi pengangkatan secara ilegal yaitu tidak sesuai dengan isi dari Pasal 39  tersebut sehingga menimbulkan celah terhadap terjadinya perdagangan anak  dengan dalih pengangkatan anak. Perdagangan anak dengan dalih pengangkatan  anak sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum  pengangkatan anak, tidak mau ribet dalam mengurus administrasi, kemiskinan,  terjebak hutang,rendahnya tingkat pendidikan para korban, lemahnya legislasi,  dan lemahnya pencatatan akta kelahiran dan lemahnya penegakan hukum.  Pengangkatan anak secara ilegal bisa masuk ke ranah trafficking atau perdagangan  anak apabila memenuhi tiga unsur, yaitu unsur proses, cara dan tujuan sesuai UU  No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum dalam hukum Islam  terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan  anak.  Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Jenis dari penelitian  ini adalah jenis penelitian pustaka   (  library research  )   yaitu penelitian yang  menggunakan data primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini bersifat  deskripitif-anailitif dengan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan yuridisnormatif    dan yuridis-empiris. Adapun tekinik pengumpulan data dengan telaah  pustaka atau dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok masalah baik  dari buku, kitab tafsir, artikel, makalah, surat kabar, atau lainya yang mempunyai  relavansi dengan  penelitian ini. Sedangkan dalam menganalisis data dengan  menggunakan analisis deduktif-induktif.  Berdasarkan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi bagi  pelaku perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak yaitu dengan hukum  ta’zir. Hukum ta’zir ialah sanksi hukum dan teknis pelaksanaannya tidak  disebutkan secara jelas di dalam al-Qur’an ataupun hadis, melainkan diserahkan  kepada hakim atau penguasa setempat sehingga apabila dikontekskan dengan  masa sekarang yaitu dengan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang, karena kedua undang-undang tersebut termasuk kategori Siyasah  Wad’iyyah.Selain itu, sesuai dengan metode maslahat mursalah yang berdasarkan  pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum maka diperlukan  sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan  anak karena perbuatan tersebut dapat mengancam terpeliharanya agama, jiwa,  akal, keturunan dan harta. Selain itu, sebagai alternatif untuk mengurangi  kejahatan tindak pidana perdagangan anak dengan dalih adopsi sesuai tujuan  pemidanaan dalam Islam yaitu sebagai pembalasan, sebagai pencegahan, dan  sebagai pemulihan/perbaikan maka sanksi bagi pelaku perdagangan anak dengan  dalih pengangkatan anak seharusnya bisa lebih berat dari kedua undang-undang  tersebut.
date: 2013-06-28
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9295/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9295/29/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   LUKMANUL HAKIM, NIM. 08370006  (2013) SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.