TY  - THES
ID  - digilib9306
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9306/
A1  - BETIK WULANDARI, NIM. 09340063
Y1  - 2013/06/27/
N2  - Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme perwakilan 
yang dianut Indonesia dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam
sistem demokrasi perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakilwakil

rakyat yang berada di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.
Parlemen di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya DPRD tidak
selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini diperlukan suatu lembaga
pengawasan internal DPRD guna menegakan kode etik DPRD. Maka terbentuklah
Badan Kehormatan (BK) DPRD. Dewasa ini BK DPRD kurang terlihat
eksistensinya dalam penegakan kode etik DPRD. Penelitian ini menfokuskan pada
bagaimana implementasi fungsi BK dalam penegakan kode etik anggota DPRD
periode 2009-2014 dan kendala apa saja yang dihadapi BK serta bagaimana upaya
BK dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. 
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan
data yang dikaji secara sistematis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif
yaitu penelitian ini berdasar dari peraturan perundang-undangan sebagai norma
hukum positif yang menjadi dasar pembentukan BK dan yang berkaitan dengan
fungsi BK. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu
cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan
terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada
akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan. Penyusun menggunakan metode
deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus. 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi fungsi badan
kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam penegakan kode etik anggota DPRD
periode 2009-2014 belum maksimal meskipun fungsinya sudah dijalankan dengan
baik. Hal ini karena BK DPRD Kota Yogyakarta masih mengalami banyak
kendala dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kendala yang dialami BK
antara lain tidak adanya aturan khusus recruitment anggota BK, lemahnya tata
tertib dan kode etik DPRD, terbentur Pedoman Tata Beracara BK, masalah
prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasama, dan adanya sifat
?ewuh pakewuh?. Dalam menghadapi kendalanya BK berupaya untuk
mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta lebih aktif dalam mengamati
tingkah laku anggota dewan baik di kantor maupun di luar kantor. 

Kata Kunci: Badan Kehormatan, DPRD, Kode Etik 



PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
M1  - skripsi
TI  - IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA
YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA 
DPRD PERIODE 2009-2014 

AV  - restricted
ER  -