@phdthesis{digilib9333,
           month = {June},
           title = {KEDUDUKAN BADAN USAHA SEBAGAI SUBJEK ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 09380091 ADE NASRUDIN},
            year = {2013},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9333/},
        abstract = {Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam
membangun kesejahteraan umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari peranannya
yang aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah Saw. hingga sekarang.
Sebab, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga
tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu. Pada era modern ini, sudah banyak
bermunculan badan usaha yang mengakar di mana-mana, seperti perusahaan atau
Perseroan Terbatas 
(
PT
)
 yang dimiliki oleh orang Islam. Jika pengenaan zakat
berlandaskan fiqih klasik, maka badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim
tersebut tidak akan dikenakan sebagai subjek zakat. Situasi seperti ini akan
menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dan dapat mencidrai wibawa hukum di
Indonesia. Atas dasar inilah ulama kontemporer melakukan ijtihad kreatif untuk
menemukan dasar hukum dan kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat

(
Muzakki
)
 dalam bingkai hukum Islam.
Pada ulasan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan atau
library research. Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik dimana penyusun
mencoba untuk mendeskripsikan kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat
serta menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengacu
pada al-Qur?an, Hadis, dan pendapat para ulama. Apakah masalah-masalah
tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.
Hasil penelitian ini bahwa jika dipandang dari semangat penetapan hukum
Islam 
(
ru{\d h} at-Tasyri?
)
di dalam na{\d s} al-Qur?an maupun Hadis, badan usaha dapat
dikategorikan sebagai subjek zakat. Hal ini juga didukung oleh ulama
kontemporer yang mendalami masalah zakat bahwa fiqih 
(
hukum Islam
)
mengakui apa yang disebutkan dalam hukum positif sebagai syakh{\d s}iyyah
{\d h}ukmiyiyah 
(
badan hukum
)
 dengan mengakui keberadaannya sebagai lembagalembaga

umum, seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan sebagai
syakh
{\d s}iyyah

(
badan
)
 yang menyerupai syakh
{\d s}iyyah
manusia pada segi kecakapan
memiliki hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab
yang berdiri sendiri secara umum. Dengan demikian, jelaslah bahwa syakh
{\d s}iyyah
{\d h}ukmiyyah merupakan konsep yang tepat untuk menggambarkan kondisi
perusahaan yang ada saat ini, sehingga jika perusahaan tersebut memiliki
pendapatan melebihi ni
{\d s}ab dan haul zakat perdagangan, maka wajib dikeluarkan
zakatnya. Kewajiban zakat badan usaha juga dapat dianalogikan dengan zakat
perdagangan maupun zakat perkongsian binatang ternak.
}
}