relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9337/
title: PENANGANAN KASUS KORUPSI  DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA  TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL  (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL  NO. 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl)  
creator: AMALIA HIDAYATI, NIM. 09340029
subject: Ilmu Hukum
description: Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal  27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik  fisik maupun psikologis. Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang  mengalami kerusakan yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik  pusat gempa bumi. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di  DIY pada dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka  melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat  yang rumahnya rusak akibat terkena gempa bumi. Namun di dalam pelaksanaan  program rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat penyalahgunaan dana bantuan  rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di kabupaten bantul oleh  penyelenggara pemerintah yaitu pemerintah desa. Dari latar belakang tersebut  diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimana penanganan kasus korupsi dana  rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul.  Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis  penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal  dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data dengan dokumen-dokumen serta  arsip-arsip yang ada di Pengadilan Bantul. Pendekatan masalah yang digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan  pendekatan kasus (case approarch).  Hasil studi kasus terhadap perkara putusan No. 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl  adalah tindak pidana korupsi yang terbukti di dalam putusan telah melanggar pasal 3  Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI  No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64  Ayat (1) KUHP, upaya penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi  pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan  pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai institusi  terkait. Dalam wawancara dengan jaksa penanganan kasus korupsi menurut beliau  yaitu dengan perbaikan sumber daya manusia dengan menanamkan pengetahuan  tentang korupsi dan penerapan sanksi pidana maksimal yang dilakukan oleh penegak  hukum harus konsisten atau menerapkan sanksi pidana mati untuk menimbulkan efek  jera bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu.    
date: 2013-06-26
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9337/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9337/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   AMALIA HIDAYATI, NIM. 09340029  (2013) PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO. 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.