%A NIM. 09340115 AMIRUDIN ROHMAT
%T PELAKSANAAN PENGATURAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG DI
KABUPATEN BATANG

%X Perkembangan dan kemajuan teknologi yang membawa NKRI
pada tahap pembangunan yang luar biasa, mengharuskan tersedianya
sarana yang mampu meminimalisir permasalahan terkait penataan ruang.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan alternatif yang diharapkan
mampu menjawab setiap permasalahan terkait tata ruang. Permasalahan
serupa terkait IMB dan Tata Ruang yang dihadapi oleh Kabupaten Batang
mengharuskan segera mendapatkan solusi yang tepat dan komprehensif.
Korelasi yang erat antara IMB dan Tata Ruang di Kabupaten Batang
kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana
pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang?
Untuk menjawab permasalahan terebut, maka penelitian ini
menggunakan studi lapangan (field research), yaitu dengan cara
melakukan secara langsung penelitian terhadap dinas terkait perizinan
(Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu) dan tata ruang (Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral) yang ada di
Kabupaten Batang. Kemudian melakukan analisis terhadap data dan fakta
yang ditemukan terhadap permasalahan tersebut, sehingga hasilnya adalah
mampu menjawab permasalahan pelaksanaan pengaturan IMB dan
implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang.
Pelaksanaan pengaturan IMB dan imlikasinya terhadap tata ruang
di Kabupaten Batang akan menghasilkan suatu konsep tata ruang yang
baik dan mendekati ideal. Oleh karena kedua variabel tersebut mempunyai
keterkaitan yang sangat erat. Pengajuan IMB yang mengharuskan
pemohon melampirkan surat rekomendasi berupa Informasi Tata Ruang
(ITR) dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya
Mineral (DCKTRESDM), membuktikan bahwa penataan ruang adalah
merupakan bagian penting dan merupakan pintu depan dalam pelaksanaan
IMB. Akan tetapi, masalah penegasan terhadap bangunan tidak berIMB
harus diupayakan agar tidak mengganggu penataan ruang yang sudah ada.
Pelaksanaan pengaturan IMB tidak hanya memandang masalah tata ruang,
akan tetapi juga memandang bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan bagian yang tidak bisa di kesampingkan. Tata ruang
merupakan pintu depan dan PAD merupakan kelanjutan dari upaya
pembangunan daerah Kabupaten Batang yang berkesinambungan. Sumber
Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Batang belum tertata dan
terbentuk secara baik terhadap kesadaran melaksanakan dan memiliki
IMB. Hal itu disebabkan karena masyarakat merasa bahwa pelaksanaan
IMB sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Kurangnya personal
dalam instansi pemerintahpun menjadikan kurang terpenuhinya akses
masyarakat akan kebutuhan pengaturan IMB dan tata ruang di Kabupaten
Batang.


%D 2013
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%L digilib9338