TY  - THES
ID  - digilib9341
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9341/
A1  - A R I F A H, NIM. 09340044
Y1  - 2013/07/01/
N2  - Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan deskriminasi. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang
membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan
perlindungan anak. Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang
berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diharapkan oleh sesorang yang menjadi
sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terluka, trauma dan
sebagainya. Pecehan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat
dari pelecehan seksual tersebut dapat menyebabkan anak mengalami trauma yang
berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang
mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di 
wilayah hukum Polda DIY ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum 
terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ?
Penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (field research) dan 
penelitian kepustakaan (library research). Dalam pemecahan permasalahannya peneliti
menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris yakni
pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan, dalam penelitian ini mengacu pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan data-data di
lapangan.  
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh
Polda DIY adalah  bentuk perlakuan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual,
mulai pada saat pelaporan sampai proses pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan korban
ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang anggota didalamnya didominasi oleh
polisi wanita (polwan) agar korban tidak merasa malu dan tertekan pada saat memberikan
keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa pelecehan seksual yang menimpa korban.
Selain itu Polda DIY juga berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban
pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak
dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM). Adapun hambatan yang
dihadapi yaitu kurangnya saksi dan bukti sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan
penyidikan lebih lanjut, kemudian dari pihak korban sendiri tidak mau untuk diproses karena
trauma, malu apabila diproses di pengadilan kasus yang menimpanya akan tersebar kebanyak
orang yang menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupi, kemudian rasa takut karena
pihak korban korban mendapat ancaman dan teror-teror dari pelaku sehingga membuat
korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
M1  - skripsi
TI  - PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI POLDA DIY)
AV  - restricted
ER  -