TY  - THES
ID  - digilib9343
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9343/
A1  - ATIA FANI RIFQOH, NIM. 09350079
Y1  - 2013/06/13/
N2  - Dari perkara yang diteliti ini telah terjadi perkawinan poligami yang 
dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin isteri pertama, bahkan dengan memalsukan
identitas. Perkara tersebut diputus Pengadilan Agama Yogyakarta, dan terdaftar
dengan Nomor. 158/Pdt.G/2010/PA.YK. Permohonan pembatalan perkawinan dalam
perkara ini bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah
yang ke-2 dengan Tergugat II menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih
terikat perkawinan dengan Penggugat. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak
terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat
dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan
skripsi ini. 
Untuk mengetahui pembatalan perkawinan tersebut maka ada tiga poin yang
menjadi fokus dalam pokok permasalahan, dengan tujuan untuk mengetahui dasar
hukum dan pertimbangan hakim terhadap perkawinan yang dimohonkan
pembatalannya di Pengadilan Agama Yogyakarta, mengetahui akibat hukum terhadap
perkawinan yang dibatalkan serta mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum
Positif terhadap pembatalan perkawinan tersebut. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada AlQur?an

dan sunnah. Adapun pendekatan yuridis (legal analisis) yaitu pendekatan
yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.  
Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita terbatas dan tidak
mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang
laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun.
Ketentuan poligami diatur dalam Al-Qur?an surat An-Nisa>? (4) ayat 3, juga diatur di
dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.  Dalam melaksanakan perkawinan baik
perkawinan biasa maupun poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang
telah ditentukan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya
kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk di
dalamnya telah diketahui kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak.  
Kesimpulan dari penelitian ini baik dengan pegkajian hukum Islam maupun
hukum positif dapat  disimpulkan, bahwa pada proses pelaksanaan perkawinan yang
dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor.
158/Pdt.G/2010/Pa.YK. dinyatakan perkawinannya dibatalkan. Secara garis besar
perkawinan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan kema? la? atan yakni
meminimalisir kemad{aratan. Akibat dari pembatalan perkawinan tersebut tidak
berlaku surut terhadap anak. karena tidak berlaku surut maka seorang ayah tetap
menanggung biaya asuh anak baik untuk nafkah, pendidikan dan lainnya sesuai
dengan kemampuannya.  

Kata kunci: pembatalan perkawinan poligami, pemalsuan identitas, akibat hukum

PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
M1  - skripsi
TI  - TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN  
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA
 (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 
YOGYAKARTA NOMOR 158/Pdt.G/2010/PA.YK) 

AV  - restricted
ER  -