TY  - THES
N1  - Pembimbing: DR. SAMSUL HADI, S.AG., M.AG
ID  - digilib9877
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9877/
A1  - ALI IMRAN MUNTHE , NIM. 08350080 
Y1  - 2014/01/28/
N2  - Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup
kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran
kepercayaan. Secara tekstual adanya kehalalan menikahi ahli kitab dalam al-
Qur?an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 Ayat (1) Undangundang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara
tidak langsung memberi peluang terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang tidak secara ekspilit melarang perkawinan beda agama. Penyusun
memaparkan tentang bagaimana legalitas hukum perkawinan beda agama yang
berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, dan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai legalitas perkawinan
beda agama. Oleh karena itu Undang-undang ini penyusun jadikan sebagai
sumber primer dalam penelitian ini.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu
dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari bukubuku,
kitab-kitab lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung
dengan tema ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan
pendekatan normatif yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara
deskriftif analisis dengan metode berfikir deduktif dan induktif.
Pada penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perkawinan beda
agama dapat ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dilihat dari Maq?? id asy-
Syar??ah, secara relevansi keberadaan ahli kitab pada saat ini tidak sesuai teks
nash pada masa nabi dan dari aspek kemudaratan yang mendominasi dibanding
dengan kemashlahatannya. Dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang
melarang perkawinan beda agama baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama sah
menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Perkawinan beda agama tidak sah melalui Tinjauan Undangundang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan
hukum Islam.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA
M1  - skripsi
TI  - LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)
AV  - restricted
EP  - 105
ER  -