eprintid: 9884
rev_number: 30
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/00/98/84
datestamp: 2014-01-29 01:03:46
lastmod: 2016-08-15 07:59:38
status_changed: 2014-01-29 01:03:46
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: KHOIRUL ARI WAFA, NIM. 09340129
title: PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo.UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)
ispublished: pub
subjects: il_huk
divisions: il_hum
full_text_status: restricted
note: PEMBIMBING : LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
abstract: Pengembalian aset merupakan isu penting dalam memberantas korupsi dan
mengembalikan kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan
suatu kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) karena telah dianggap
merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga
diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra-ordinary enforcement)
dan tindakan-tindakan luar biasa pula (extra-ordinary measures). Hal itu dapat
dilihat pada Perangkat perundang-undangan yang memberikan ruang dalam
memberantas dan mengembalikan kerugian negara, yaitu: Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (UU TPPU).
Kedua perundang-undangan tersebut mempunyai mekanisme dan hasil yang
berbeda dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.
Penelitian ini bertujuan mencari dan mengkaji lebih dalam perangkat
perundang-undangan dalam konteks pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan
pendekatan komparatif (comparative approach) yaitu mengkomparasikan kedua
undang-undang tersebut untuk mencari perbedaan dan hasil dalam rangka
mengembalikan kerugian keuangan negara.
Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa kedua perundangundangan
tersebut memiliki perbedaan dan manfaat dalam mengembalikan aset
hasil tindak pidana korupsi. Perbedaanya adalah pertama, UU PTPK memiliki dua
instrumen hukum, yaitu: instrumen pidana dan instrumen perdata, sedangkan UU
TPPU hanya memiliki satu instrumen yaitu: instrumen pidana. Kedua, UU PTPK
menggunakan konsep mencari serta mengumpulkan bukti untuk tersangka (follow
the suspect), sedangkan UU TPPU menggunakan konsep mengikuti aset atau uang
dalam mencari tersangka (follow the money). Ketiga, UU PTPK dalam
pemberantasan korupsi bersandar pada prinsip praduga tak bersalah (presumtion
of innoncene), sedangkan UU TPPU bersandar pada prinsip praduga bersalah
(presumtion of guilty). Manfaat dari kedua undang-undang tersebut adalah samasama
memberikan peluang untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi.
Namun, UU TPPU lebih memberikan ruang yang luas untuk mengindentifikasi
pelaku tindak pidana lanjutan (underlying crime), serta mengembalikan kerugian
negara dengan mekanisme yang cepat.
date: 2014-01-29
date_type: published
pages: 165
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAK. SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   KHOIRUL ARI WAFA, NIM. 09340129  (2014) PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo.UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9884/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9884/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf