@phdthesis{digilib9888,
           month = {January},
           title = {PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA)
},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 09340010  MUHAMAD HASAN},
            year = {2014},
            note = {PEMBIMBING: AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9888/},
        abstract = {Perubahan sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana dari
sistem kepenjaraan menjadi sitem pemasyarakatan menjadikan perubahan
mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem pemenjaraan
yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan berubah
menjadi sistem dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang
menjadikan narapidana menyadari kesalahannya untuk menyesali
perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang
baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan
keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan
damai. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut pemerintah
mengatur hak-hak narapidana salah satunya adalah remisi. Berdasarkan
latar belakang tersebut kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai
berikut, bagaimana pelaksanaan pemberian remisi dan pertimbangan apa
saja yang digunakan untuk pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini
menggunakan studi lapangan (field research), yaitu langsung ke lokasi
penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan
mengadakan wawancara, menyebarkan angket dan mengambil data yang
dibutuhkan terkait pelaksanaan pemberian remisi dan pertimbangan yang
digunakan untuk pemberian remisi bagi narapidana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian
remisi dan pertimbangan yang digunakan dalam pemberian remisi bagi
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan
RI No.M09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan
Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang mana keputusan
tersebut dijadikan dasar SOP pemberian remisi. Namun pelaksanaanya
masih ada sedikit kendala yaitu kurang tertibnya administrasi, seperti
keterlambatan peralihan berkas dan masih manualnya input data yang
digunakan sehingga bisa menunda proses pengusulan pemberian remisi
bagi narapidana.}
}