PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA JETIS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011)

IBNU ATOILLAH , NIM. 08350089 (2012) PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA JETIS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011). Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB)

Abstract

Pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak disebutkan secara ekplisit dalam al-Qur’an atau al-Hadis dan tidak pernah ada prakteknya pada masa Nabi dan Sahabat. Pada masa lalu praktek pemeriksaan kesehatan pra nikah belum dibicarakan, karena belum merupakan kebutuhan. Namun pada saat ini merupakan kebutuhan, bahkan sampai pada tingkatan wajib. Persoalan tersebut akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman sehingga menghasilkan persoalan-persoalan baru dan membutuhkan hukum baru dalam pemecahannya. Sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syari’ah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan urine. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yang digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan al-Qur’an, al-Hadis dan kaidah usul fiqh dan pendekatan yuridis yang didasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan, yakni: Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI no .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang dipinang, dimana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat pemeriksaan kesehatan pra nikah. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah/KUA dengan disyaratkannya melampirkan surat/bukti TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan penerapan yang bersifat ijtihādiyyah, dimana penerapanya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Saat ini kasus kesehatan yang terjadi semakin banyak, sudah seharusnya pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak hanya TT1 tetapi juga menyangkut aspek jasmani dan rohani setiap pasangan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item