ISLAM DAN KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

IFA LATIFA FITRIANI , NIM 08370023 (2012) ISLAM DAN KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB)

Abstract

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undangundang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip equality before the law. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan di masyarakat. Buramnya penegakan hukum ini pun menjalar hingga kepada penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Secara yuridis formal, proses penegakan hukum ABH diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penangan kasus ABH harus mengedepankan prinsip the best interest of the child dan the last resort (asas ultimum remidium). Sayangnya hingga saat ini penerapan prinsip tersebut jauh dari kata ideal, lebih mengedepankan pendekatan yuridis semata. Hal tersebut terbukti dengan munculnya kasus-kasus kontroversial, sebut saja seperti: kasus AAL pada Desember 2011 lalu. Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, maka semakin banyak dorongan penerapan penyelesaian alternatif kasus anak melalui restorative justice atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan korban-keluarga dan pelaku-keluarga melalui jalur non litigasi. Tujuan utamanya adalah melindungi dan menghindari stigmatisasi negatif pada anak serta memperbaiki hubungan dengan korban. Dasar yuridis keadilan restoratif saat ini belum diatur dalam undang-undang, hanya terdapat pada SKB tahun 2009 tentang Penangan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Menyadari pentingnya upaya alternatif penanganan kasus ABH, pemerintah pun menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu bagian dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Melihat kompleksitas yang mengiringi keadilan restoratif pada ABH, penyusun tertarik untuk mengkaji keadilan restoratif dalam kacamata Islam. Penelitian ini merupakan library research, bersifat deskriptif-analisi dan menganalisis data secara kualitatif dengan metode induktif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan melihat keadilan restoratif pada hukum pidana Indonesia, mengaitkan dengan norma-norma hukum pidana dan norma-norma hukum Islam. Pijakan utama penelitian ini berlandaskan pada tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan tujuan pemidanaan restoratif (al-isti’a � dah), hak individu vs hak negara, anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam Islam. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan keadilan restoratif telah lama dianut dalam sistem hukum Islam, tepatnya pada tindak pidana qisas-diyat. Dalam konteks anak, penerapan keadilan restoratif justru lebih terakomodir, mengingat urgensi dan demi kemaslahatan anak sebagai penerus bangsa. Sedangkan dalam melihat keadilan restoratif pada RUU SPPA menunjukan adanya upaya rekonsiliasi, pemaafan, perbaikan hubungan. Terdapat juga structural responsibility sebagai penyeimbang individual responsibility, yang semuanya jelas terakomodir dalam tujuan pemidanaan al-isti’a � dah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item