PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY

LISA AMINATUL MUKAROMAH , NIM: 08370051 (2012) PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY. Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (15MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)

Abstract

Perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hakhaknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal dengan laki-laki. Akan tetapi ditingkat implementasi, masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis di lapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik. Terkait masalah keterlibatan perempuan di kancah politik, maka dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan peran perempuan dalam parlemen yang mengambil lokasi penelitian di DPRD Provinsi DIY yang mengulas peran anggota dewan perempuan periode 20092014 dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil notulensi pembahasan RUUK DIY oleh Anggota DPRD DIY (Periode 2009-2014). Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar peran perempuan dalam parlemen secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analisis pada pokok masalah tentang peran perempuan dalam proses legislasi RUUK DIY yang di tinjau dari segi siyâsah syar’iyyah. Setelah penyusun membahas secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa: Dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi DIY, pada proses legislasi RUUK DIY yang dalam hal ini hanya diwujudkan dalam satu kali pembahasan yakni Rapat Dewan ke 66. Keterwakilan secara kuantitas anggota dewan perempuan dalam rapat tersebut adalah 10 orang (83,33 %) hadir dan 2 orang (16,67%). Peran perempuan anggota legislatif yang menegaskan (dalam interupsinya saat rapat pembahasan muatan RUUK DIY berlangsung) bahwa yang harus ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan/Maslahah. Dengan di sahkannya Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX dengan penetapan tanpa harus diadakan pemilihan dalam RUUK DIY manfaat yang akan dirasakan masyarakat Yogyakarta akan lebih besar dari pada harus diadakan pemilihan. Peran perempuan anggota DPRD Provinsi DIY dalam pengambilan keputusan terhadap interupsinya sebagai Para wakil rakyat itu telah menjalankan amanah yang representatif kehendak masyarakat Yogyakarta. Dengan demikian prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah yang mengandung unsur-unsur: (1) kebijakan, hukum atau aturan, (2) dibuat oleh penguasa, (3) diwujudkan untuk kemaslahatan bersama, dan (4) tidak bertentangan dengan prinsip umum syari’at Islam. Telah dijalankan oleh DPRD Provinsi DIY dalam proses legislasi RUUK baik oleh anggota dewan laki-laki maupun perempuan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item