ITSBAT NIKAH MASSAL TAHUN 2011 DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI TERHADAP ALASAN DAN DASAR HUKUM HAKIM ATAS PENETAPAN ITSBAT NIKAH)

RAHMAT JATMIKA , NIM: 08350099 (2012) ITSBAT NIKAH MASSAL TAHUN 2011 DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI TERHADAP ALASAN DAN DASAR HUKUM HAKIM ATAS PENETAPAN ITSBAT NIKAH). Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (12MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)

Abstract

Itsbat nikah dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak memiliki bukti pencatatan dapat diajukan Itsbat nikahnya pada Pengadilan Agama yang disertai dengan persyaratan tertentu. Di Kabupaten Wonosari terdapat istbat nikah yang didaftarkan secara massal. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan Pengadilan Agama Wonosari melakukan sidang itsbat bagi puluhan pasangan suami-istri (pasutri) warga Desa Karangasem, Paliyan, guna mendapatkan surat nikahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang alasan dan dasar hukum Hakim atas penetapan itsbat nikah, baik secara normatif maupun yuridis. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Penelitian ini hanya mengambil beberapa sampel dari keseluruhan populasi yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini hanya menggukan 3 (tiga) sampel untuk dikaji kasus hukumnya. Sifat penelitian ini sendiri adalah deskriptif-analisis, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dan menganalisa penetapan permohonan itsbat nikah yang terjadi di kabupaten Wonosari pada tahun 2011. Studi lapangan ini meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada Hakim Pengadilan Agama Wonosari. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan Itsbat nikah dilakukan dengan alasan, perkawinannya belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan dari pengajuan itsbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan akta nikah, yang merupakan payung hukum dalam hal perkawinan. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Wonosari adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.” Maksud dari Pasal tersebut adalah mereka yang tidak memiliki hubungan nasab, susuan, dan lain-lain untuk dinikahkan. Sehingga itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari yang didaftarkan secara massal tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun Undang-undang.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item