LARANGAN MEMBERI KEPADA ANAK JALANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat 3)

RATIH ROHANI , NIM. 08370052 (2012) LARANGAN MEMBERI KEPADA ANAK JALANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat 3). Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (17MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)

Abstract

Salah satu bentuk kepedulian antar sesama dalam hidup bermasyarakat adalah saling memberi. Hal ini sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat dan sangat dianjurkan baik dalam adat istiadat maupun dalam agama. Seperti halnya dalam Islam sebagai agama rahmatan lil ‘a> lamin mempunyai kepedulian yang besar terhadap rakyat kecil meliputi seluruh aspek kehidupan mereka, sehingga Islam menganjurkan untuk saling memberi dan memperhatikan nasib anak-anak yatim/ anak-anak terlantar. Akan tetapi, Berbeda halnya dengan larangan memberi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY, dimana setiap orang dilarang memberikan uang atau bantuan kepada anak yang hidup di jalan. Adanya pelarangan tersebut menarik perhatian penyusun untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan memberi dan implikasi dari penerapan pasal tersebut bagi anakanak yang hidup di jalan. Dalam penelitian yang dilakukan, penyusun menggunakan bentuk penelitian lapangan (field research). Data diambil dari wawancara dan hasil dokumentasi pembentukan peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan khususnya Pasal 43 ayat 3. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan ketentuan hukum positif baik hukum materil maupun hukum formil. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur’ a> n, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari analisis yang penulis lakukan dapat diperoleh temuan-temuan hasil penelitian ini di antaranya yaitu bahwa larangan memberi uang kepada anak yang hidup di jalan merupakan salah satu cara untuk menarik dan mengembalikan anakanak jalanan baik yang berasal dari dalam maupun luar Provinsi DIY. Penerapan Larangan ini telah sesuai dengan kaidah ushul Fiqh dalam Islam, yaitu maslahah mursalah, saddu dz | ari‘ah dan maqa> s} hid syari`ah. Akan tetapi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang himbauan dan penerapan larangan memberi kepada anak jalanan menyebabkan masih banyak para pengguna jalan raya dan masyarakat yang masih memberi uang kepada mereka, sehingga anak jalanan tetap bertahan dengan profesinya tersebut. Selain itu, penerapan larangan yang tidak disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak menghiraukan larangan atau himbauan tersebut, sehingga penerapan pasal tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item