TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ḤAḌĀNAH DALAM GUGATAN REKONPENSI (STUDY TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR: 003/PDT.G/2011//PA.KDS)

RAIQ NADHMI, NIM. 06350067 (2013) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ḤAḌĀNAH DALAM GUGATAN REKONPENSI (STUDY TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR: 003/PDT.G/2011//PA.KDS). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ḤAḌĀNAH DALAM GUGATAN REKONPENSI (STUDY TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR: 003/PDT.G/2011//PA.KDS)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ḤAḌĀNAH DALAM GUGATAN REKONPENSI (STUDY TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR: 003/PDT.G/2011//PA.KDS)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (276kB)

Abstract

Pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang tua dan merupakan hak setiap anak yang bisa menentukan baik buruknya tingkah laku anak tersebut. Hal itu telah dijelaskan dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan begitu juga dalam hukum Islam menegaskan bahwa menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan syariat Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian membawa akibat-akibat yang tidak sedikit bagi pasangan suami istri yang bercerai tersebut. Salah satunya adalah mengenai tanggung jawab orangtua terhadap anak-anak mereka pasca terjadinya perceraian. Penyusun dalam penelitiannya mengambil perkara permohonan cerai talak di pengadilan Agama Kudus. Dalam kasus tersebut pihak termohon mengajukan gugatan rekonpensi yang salah satunya adalah menuntut hak asuh anak hasil perkawinannya. bagaimanakah pertimbangan hukum majlis hakim dalam memutuskan perkara hadanah ini. Apakah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Islam atau tidak. Hal tersebutlah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis serta berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqih dan pendapat para ulama yang diteliti. Penelitian yang kami peroleh bahwa Majlis Hakim mendasarkan putusannya pada Undang-undang yang ada dan kenyataan yang muncul dalam persidangan. Pada akhirnya penyusun menyimpulkan bahwa penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini telah sesuai dengan teori ushul fiqh dan hukum positif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item