ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY

IRWANDI SIDO, NIM. 09340036 (2013) ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (562kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk pempelajari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif terhadap Pemerintah DIY. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta adalah daerah yang berstatus “Daerah Istimewa” yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal yang menarik dari daerah ini adalah tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan dengan cara penetapan. Selain itu, salah satu syarat yang diberikan UU No. 13 Tahun 2012 adalah Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berasal dari partai politik. Oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana pola interaksi yang terjadi antara parlemen dan pemerintah DIY dalam hal kegiatan pengawasan sebagai pelaksanaan prinsip Check And Balances. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis dengan tipe penelitian lapangan (field research). Adapun informasi didapatkan melalui kegiatan interview terhadap anggota dewan dan hasilnya selanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan dalam undang-undang, perda, peraturan dewan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY terhadap Pemerintah DIY. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY dilakukan dengan 2 (dua) metode dengan 7 (tujuh) tahapan yang masing – masing memiliki peran penting dalam optimalisasi hasil dari pengawasan yang dilakukan. Tahapan – tahapan ini selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah. Dengan model seperti ini diharapkan mampu menjaga efektifitas dan stabilitas pemerintahan meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala – kendala yang masih membutuhkan solusi. Adapun kendala – kendala tersebut antara lain peran masyarakat yang belum optimal, pengawasan yang masih terkesan sporadik dan reaktif, masih didominasi oleh kepentingan politik, kurang maksimalnya koordinasi dengan lembaga pengawas lainnya, agenda pengawasan yang belum tersusun sistematis, kurang optimalnya organisasi sumber daya pengawasan, serta transparansi bagi masyarakat yang belum optimal. Selain itu status sosial kepala daerah yang berbeda juga terkesan menimbulkan rasa “segan” pada personal anggota dewan untuk melakukan pengawasan yang lebih dalam terhadap kinerja pemerintah daerah. Keyword : Pengawasan, Metode, Daerah Istimewa Yogyakarta

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: PEMBIMBING: ISWANTORO., SH., MH.
Uncontrolled Keywords: Pengawasan, Metode, Daerah Istimewa Yogyakarta
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 21 Mar 2014 14:18
Last Modified: 05 Aug 2016 10:14
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11163

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum