KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (STUDI ATAS MANIFESTASI SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA)

IQBAL SUPRAYOGI , NIM. 09340057 (2014) KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (STUDI ATAS MANIFESTASI SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text ( KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (STUDI ATAS MANIFESTASI SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA) )
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text ( KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (STUDI ATAS MANIFESTASI SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA) )
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

Kebebasan Pers di Indonesia dalam era Reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan Pers sebagai penyalur informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan melihat hal tersebut, perlu adanya penelitian yang mendalam terhadap dunia Pers dengan secara khusus. Dalam hal ini SKH Kedaulatan Rakyat sebagai surat kabar yang tertua di Yogyakarta tentunya bisa menjadi tolak ukur perkembangan media pers di wilayah Yogyakarta. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan kebebasan pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ? serta bagaimanakah manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi: observasi wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan. Hasil penelitian mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Selain melindungi kebebasan Pers, Asas tanggung jawab (Responsibility) media terhadap publik juga dikandung oleh Undang-undang Pers. Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat tidak hanya sebagai surat kabar lokal, Namun SKH Kedaulatan Rakyat juga sebagai media nasional dilihat dari bentuk pemberitaannya. Manifestasi SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta didasarkan kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah sesuai dengan fungsi dan tugas pokok sebagai media Pers dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepetingan sepihak. Pers mendapatkan kebebasan untuk melakukan kritik sosial terhadap pemerintah dan Pers bebas untuk bergerak dalam melakukan pemberitaan. Meskipun bebas, Pers tetap harus tetap bertanggung jawab dalam pemberitaannya. Dalam bekerja, Pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang sehingga Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan hak koreksi terhadap suatu pemberitaan Pers. Pers bekerja berdasarkan tanggung jawab moral dan sosial yang berasaskan Pancasila.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 25 Mar 2014 11:13
Last Modified: 15 Aug 2016 11:25
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11346

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum