PERAN DAN UPAYA DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2012

MUHAMAD MUSLIM FAUZI, NIM. 09340079 (2014) PERAN DAN UPAYA DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2012. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PERAN DAN UPAYA DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2012) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (15MB) | Preview
	Text (PERAN DAN UPAYA DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2012) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Fungsi Pengawasan merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Dakyat Daerah (DPRD) yang mengawasi tentang pelaksanaan APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dimaksudkan untuk mengetahi apakah sudah sesuai dengan apa yang digariskan dan ditetapkan bersama dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran dan upaya DPRD Kabupaten Purworejo dalam optimalisasi pengawasan pelaksanaan APBD Tahun 2012, dan apa saja hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam optimalisasi pengawasan pelaksanaan APBD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun menggunakan studi lapangan (field research), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo. Demi mendapatkan validitas data dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa metodologi antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa DPRD Kabupaten Purworejo telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sudah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu indikator keberhasilan dari pengawasan tersebut adalah dari kenaikan PAD sebesar 106,96%. Adapun upaya lain yang dilakukan antara lain: Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Bamus, Rapat Banggar, Rapat Komisi, Kunjungan Kerja, Melakukan kunjungan lapangan, Melakukan Masa Resses. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung antara lain: Adanya tugas dan wewenang, terjalinnya kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Adanya Sekretariat dewan, adanya peraturan tata tertib DPRD. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah adanya keterbatasan SDM, keterbatasan fasilitas/ peralatan, faktor intern lembaga, faktor ekstern lembaga.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item